PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pangkalpinang Bartholomeus Suharto mengatakan, meskipun secara umum sudah lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya, fenomena tempat pembuangan sampah (TPS) liar memang masih terjadi di Pangkalpinang.

"Gotong royong sudah sering kita lakukan bersama masyarakat dan kelurahan. Tetapi masalahnya ini selalu berulang. Hari ini bersih, besok sudah muncul lagi,” ujar Suharto, Senin (14/4/2025).

“Bahkan meski sudah dipasang papan larangan buang sampah, masyarakat tetap mencari celah di sekitar lokasi," lanjutnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, kata Suharto, perlu adanya langkah strategis bersama, tidak hanya berupa aksi sesaat.

Salah satu solusi konkret adalah memperluas layanan armada pengangkut sampah, baik mobil pink yang melayani wilayah gang dan permukiman, maupun mobil kuning untuk jalan utama.

Menurut Soeharto, biaya berlangganan mobil pink relatif terjangkau, berkisar antara Rp15.000-Rp20.000 per rumah, tergantung volume sampah.

"Kami akan dorong adanya MoU antara DLH dengan pihak perumahan, RT, dan kelurahan. Jangan sampai ada titik yang belum dilayani," tuturnya.

Swadaya masyarakat

Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang Mie Go mengatakan, selain mengandalkan armada pengangkut sampah dari DLH, perlu pula adanya gerakan swadaya masyarakat yang lebih masif untuk membantu pengelolaan sampah di tingkat lingkungan.

"Karena kita tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah saja, maka ke depan kita akan optimalkan kembali peran serta masyarakat, baik dari LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), karang taruna, ataupun kelompok-kelompok warga yang bersedia secara swadaya membantu pengangkutan sampah dari lingkungan mereka," tutur Mie Go.

Ia mengakui, beberapa kelurahan di Pangkalpinang sebenarnya sudah mulai melakukan langkah swadaya tersebut.

Di antaranya, Kelurahan Air Kepala Tujuh dan Kelurahan Tuatunu Indah yang telah memulai inisiatif pengangkutan sampah secara mandiri, meskipun belum berjalan secara maksimal.    

Mie Go menilai, langkah swadaya tersebut penting sebagai pelengkap dari layanan pengangkutan sampah yang dilakukan DLH.

Terlebih dengan keterbatasan armada maupun sumber daya manusia (SDM) dari pemerintah, upaya swadaya bisa menjadi solusi konkret di tengah tingginya volume sampah harian.

"Kalau ada warga yang swadaya dan merasa kesulitan biaya operasional atau distribusi ke TPA (tempat pembuangan akhir sampah), nanti bisa kita bantu pikirkan, apakah diberikan keringanan, subsidi, atau bahkan digratiskan retribusinya. Yang penting masyarakat punya inisiatif dan tidak membuang sampah sembarangan," tutur Mie Go. (t2)