PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga triwulan I-2025 tercatat hanya berkontribusi sekitar 21 persen atau Rp304,51 miliar dari total pendapatan daerah sebesar Rp1,45 triliun.

Sementara itu, dana transfer dari pusat mendominasi hingga Rp1,14 triliun atau 78,90 persen dari total pendapatan daerah.

Terdapat penurunan signifikan dalam pos pendapatan daerah, terutama pada komponen pajak daerah.

Hal tersebut terungkap dalam kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional Tahun 2024 dan Kinerja APBN Triwulan I-2025 yang diselenggarakan secara hibrida di aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (29/4/2025). 

"PAD itu kan terdiri dari tiga bagian, pajak daerah, retribusi, dan lain-lain pendapatan sah. Yang menjadi perhatian kami adalah pajak daerah yang mengalami penurunan cukup tajam. Konsolidasi keseluruhan menunjukkan penurunan sekitar 20 sampai 21 persen," kata Kepala Kanwil DJPb Babel, Edih Mulyadi, kepada awak media usai kegiatan tersebut.

Edih menambahkan, penurunan itu menjadi sinyal perlunya optimalisasi pemungutan dan perluasan basis pajak di tingkat daerah.

Ia menaruh harapan besar kepada Gubernur Babel   yang baru, yang dinilai memiliki latar belakang kuat di sektor usaha. 

"Saya berharap karena gubernur kita berlatar belakang pengusaha, beliau dapat mendorong para pelaku usaha lebih terbuka menyampaikan data kepada petugas pajak. Ini bisa menjadi ruang untuk intensifikasi pajak daerah dan pusat yang lebih baik ke depan," tutur Edih.

Belanja operasional mendominasi

Di sisi belanja, Provinsi Babel telah menggelontorkan Rp1,35 triliun atau 14,05 persen dari target tahunan.

Belanja didominasi oleh belanja operasional sebesar Rp1,14 triliun atau 84,38 persen dari total belanja. Adapun belanja modal masih tergolong kecil, yakni Rp9,69 miliar. 

Tercatat pula adanya belanja tak terduga Rp0,32 miliar dan transfer ke daerah Rp201,57 miliar.

Secara keseluruhan, APBD mencatat surplus anggaran sebesar Rp92,09 miliar.

Melihat realisasi tersebut, Kanwil DJPb Babel merekomendasikan agar pemerintah daerah melakukan penyesuaian pos belanja, memprioritaskan belanja yang berdampak langsung pada masyarakat, serta mengoptimalkan inovasi pembiayaan seperti pemanfaatan kartu kredit pemerintah, Digipay, hingga skema Green and Blue Financing.

"Kalau kita bisa sentuh titik perbaikan di sisi pendapatan dan pembelanjaan yang produktif, kinerja fiskal Babel bisa lebih kuat. Sentuhan leadership gubernur akan sangat berperan," tutur Edih. (t2)