TOBOALI, BABEL NEWS - Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan terus meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan di daerah itu. Caranya dengan memberikan pelatihan dan pembekalan pada integrasi pelayanan kesehatan jiwa dengan pelayanan kesehatan umum. Lewat program ini ditargetkan semakin banyak masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan jiwa dapat tertangani dengan baik.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Bangka Selatan, Slamet Wahidin mengatakan terdapat tujuh orang dokter dan 13 orang perawat mendapatkan pelatihan terpadu kesehatan jiwa. Pelatihan ini memberikan kemampuan dalam penanganan kasus gangguan jiwa yang umum di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). 

"Kita telah melaksanakan pelatihan terpadu kesehatan jiwa bagi tenaga kesehatan di semua Puskesmas. Pesertanya terdiri dari dokter dan perawat pengelolaan kesehatan jiwa," kata Slamet Wahidin, Rabu (25/6).

Slamet Wahidin mengungkapkan, tujuan pelatihan tersebut guna meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan jiwa. Penekanannya pada integrasi pelayanan kesehatan jiwa dengan pelayanan kesehatan umum. Pelatihan ini memberikan kompetensi dalam surveilans kesehatan jiwa, promosi kesehatan jiwa, komunikasi efektif, wawancara psikiatrik, penatalaksanaan gangguan jiwa dan penatalaksanaan kegawatdaruratan psikiatrik. 

"Jadi saat ini sudah bisa memberikan pelayanan pengobatan kepada pasien yang mengalami gangguan kesehatan jiwa di setiap Puskesmas," ujar Slamet Wahidin.

Diakuinya, pelatihan tenaga kesehatan jiwa sangat penting, pasalnya 0,17 persen dari total populasi jumlah penduduk mengalami gangguan kesehatan jiwa. Sementara satu per enam orang dipastikan mengalami gangguan jiwa, artinya satu dari enam orang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Tingginya prevalensi tersebut membuat pemerintah harus segera mengambil upaya lanjutan.

"Kita ingin mencegah orang-orang dengan masalah kesehatan jiwa ini bertambah buruk menjadi ODGJ berat," sebutnya.

Slamet Wahidin berharap, petugas puskesmas bisa melakukan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat. Mencakup pemantauan, pencatatan, pelaporan, dan evaluasi pelaksanaan program kesehatan jiwa. Dengan begitu pemerintah daerah bisa mencapai cakupan layanan kesehatan yang tinggi dan merata.

"Bagi masyarakat yang memiliki keluarga mengalami gangguan kesehatan jiwa bisa langsung dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan pengobatan," pungkas Slamet Wahidin. (u1)