Riza: Program Prioritas Tak Boleh Hilang

TOBOALI, BABEL NEWS - Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Dipastikan seluruh program prioritas wajib tidak boleh bergeser dari fokus utama penggunaan APBD. Terutama untuk kepentingan masyarakat dari bidang kesehatan hingga pendidikan.

Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid menyebut penggunaan APBD tahun 2026 tetap difokuskan terhadap empat agenda prioritas pembangunan. Yaitu bantuan berobat gratis menggunakan KTP lewat program Universal Health Coverage (UHC) alias jaminan kesehatan semesta. Kemudian, perlengkapan sekolah gratis bagi peserta didik baru. Dilanjutkan bantuan modal untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta bantuan bibit kelapa sawit untuk desa.

"Sesuai dengan prioritas yang saya pesan untuk 2026 ada empat agenda prioritas tidak boleh hilang," kata Riza Herdavid, Senin (20/10).

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan turut terdampak atas pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada tahun 2026. Kondisi ini dialami oleh seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia. 

Akan tetapi, pemotongan TKD bukan berarti program prioritas harus berhenti. Oleh karena itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD diingatkan agar tetap berpegang pada komitmen skala prioritas. "Situasinya hampir sama di seluruh Indonesia. Tapi bukan berarti kita berhenti melakukan hal-hal penting," jelas Riza Herdavid.

Riza Herdavid mengakui, pemerintah daerah telah menyiapkan strategi penguatan pendapatan asli daerah. Dengan mengoptimalkan kinerja Satuan Tugas (Satgas) pendapatan asli daerah yang telah dibentuk pada tahun ini. 

Termasuk mendorong lahirnya berbagai inovasi pendapatan guna menjaga keberlanjutan pembangunan. Dengan berbagai langkah pengetatan dan optimalisasi pendapatan lokal diharapkan roda pemerintahan dan pembangunan tetap dapat berjalan efektif di tengah tekanan fiskal. "Termasuk mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Selatan," ujarnya. (u1)