Proses Peralihan Kementerian Haji Berjalan di Belitung, Suyanto: Mekanisme Haji Tak Terganggu

TANJUNGPANDAN, BABEL NEWS - Proses transisi penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji tengah berjalan di Kabupaten Belitung. Tahapan peralihan aset, sistem administrasi, hingga sumber daya manusia (SDM) kini tengah disesuaikan agar seluruh mekanisme haji di daerah tetap berjalan tanpa gangguan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Kemenag Belitung, Suyanto menjelaskan, pendataan aset haji yang sebelumnya dikelola Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) sedang dilakukan secara menyeluruh. Aset tersebut meliputi gedung, perlengkapan manasik, hingga peralatan di Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT).

Menurutnya, peralihan aset barang milik negara, seperti klinik dan asrama haji di embarkasi terus dilakukan. "Akhir Oktober ini pendataan dituntaskan, termasuk dukungan administrasi agar peralihan aset benar-benar valid," kata Suyanto, Kamis (30/10).

Selain aset, peralihan SDM juga menjadi fokus utama. Petugas penyelenggara haji di tingkat kabupaten dan kota yang sebelumnya berada di bawah Kemenag, akan otomatis menjadi pegawai Kementerian Haji.

Proses ini ditargetkan rampung pada akhir Desember 2025 agar pada musim haji 2026 seluruh sistem sudah berjalan di bawah struktur kementerian baru.

Suyanto menegaskan, meski sedang dalam masa transisi, pelayanan haji di Belitung tetap berlangsung normal. Pendaftaran, pembatalan, serta kegiatan persiapan jemaah tetap dilakukan di Kemenag kabupaten seperti biasa.

Dengan beralihnya SDM dan aset ke Kementerian Haji, nantinya kantor pelayanan haji di tingkat kabupaten akan menyesuaikan lokasi. "Bagi daerah yang sudah memiliki gedung PLHUT, kegiatan akan berpusat di sana. Sementara yang belum, bisa sementara menumpang di kantor Kemenag atau berkoordinasi dengan Pemda untuk penggunaan gedung strategis. Kalau di Belitung, kantornya tetap berada di PLHUT," ujarnya.

Proses transisi ini diharapkan berjalan lancar sehingga penyelenggaraan haji tahun 2026 sudah sepenuhnya berada di bawah koordinasi Kementerian Haji. Meski demikian, penyelenggaraan haji 2026 akan tetap dilakukan dengan dukungan Kementerian Agama. (del)