Bupati Belitung Mutasi 7 Pejabat, Mulai dari Pari hingga Ronny Setiawan

TANJUNGPANDAN, BABEL NEWS - Bupati Belitung Djoni Alamsyah Hidayat secara resmi melantik tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama di Gedung Serbaguna Pemerintah Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (11/11).

Tujuh pejabat yang dilantik untuk menempati jabatan baru itu adalah Pari, Edi Usdianto, Hendri Suzanto, Yasa, Kasimin,  Febriansyah, dan Ronny Setiawan.

Pari yang sebelumnya menjabat Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dilantik menjadi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKBPMD). 

Edi Usdianto yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas PUPR menempati jabatan baru sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Hendri Suzanto yang sebelumnya menjabat Kepala Satpol PP menempati jabatan baru sebagai Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

Yasa yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dilantik menjadi Kepala Satpol PP.

Kasimin yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dilantik menjadi Kepala Diskominfo.

Febriansyah yang sebelumnya menjabat Kepala DPPKBPMD menempati jabatan baru sebagai Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak.

Ronny Setiawan yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Satu Pintu. (DPMPTSP) menempati jabatan baru sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan. 

Terkait pelaksanaan mutasi pejabat tersebut, Djoni Alamsyah Hidayat menyatakan, langkah itu dilakukan berdasarkan hasil job fit dan evaluasi kinerja pejabat yang bersangkutan.

Menurutnya, mutasi ini juga merupakan bagian dari proses penyegaran di tubuh birokrasi setelah beberapa pejabat mencapai masa jabatan dua tahun.

“Momen ini adalah momen yang pas. Ada yang sudah dua tahun, ada yang dua tahun sebulan. Hasil evaluasi menunjukkan mereka lebih cocok di posisi yang baru,” katanya.

Djoni juga menekankan pentingnya kerja sama dan kekompakan antarperangkat daerah dalam menghadapi tantangan fiskal daerah yang tengah mengalami penurunan cukup signifikan.

“Kerja kompak karena kekuatan terbesar itu adalah dari kompak,” ujar Djoni.

Ia menyebutkan, dalam beberapa tahun terakhir, kemampuan fiskal daerah mengalami pengurangan sekitar Rp245 miliar.

Dengan demikian, dibutuhkan transformasi cara kerja agar pelayanan publik dan capaian program pemerintah tetap optimal.

"Kita tahu bahwa fiskal kita sudah jauh berkurang sekarang. Antara 2023 sampai sekarang pengurangan fiskalnya hampir Rp245 miliar. Artinya, kita betul-betul harus bertransformasi,” kata Djoni.

Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Djoni menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan maupun capaian program nasional, seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan stunting, dan pengentasan kemiskinan.

"Kita tidak boleh kurang dalam pelayanan dan tetap harus mencapai target-target pusat,” ujarnya. (dol)