7.828 KPM di Bangka Selatan Terima BLT Rp900 Ribu

TOBOALI, BABEL NEWS - Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mulai menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) kesejahteraan rakyat tahun 2025 kepada 7.828 keluarga, dengan distribusi menjangkau hingga wilayah kepulauan terluar. Penyaluran dimulai secara bertahap oleh PT Pos Indonesia guna memastikan bantuan sosial tepat waktu dan tepat sasaran.

Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi mengatakan, BLT kesejahteraan rakyat tahun ini telah didistribusikan sejak Sabtu (22/11). PT Pos Indonesia ditunjuk langsung oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk mendistribusikan bantuan tersebut. 

Selanjutnya penyaluran akan dilakukan sesuai jadwal pada masing-masing kecamatan. Termasuk wilayah kepulauan yang selama ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses distribusi bantuan sosial. "Alhamdulillah BLT dari Kementerian Sosial Republik Indonesia mulai disalurkan kepada masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan," ujar Debby Vita Dewi, Selasa (25/11).

Debby Vita Dewi mengungkapkan, penyaluran BLT sebagai bentuk kehadiran negara dalam membantu masyarakat. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan seluruh tahapan berjalan tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan. 

Ia menjelaskan, Kabupaten Bangka Selatan menerima alokasi bantuan untuk 7.828 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sebaran penerima tersebar di delapan kecamatan, paling banyak yakni 2.538 KPM di Kecamatan Toboali, 1.877 KPM di Kecamatan Airgegas dan 1.149 KPM di Kecamatan Payung. Kemudian, 977 KPM di Kecamatan Simpang Rimba dan 472 KPM di Kecamatan Tukak Sadai. Lalu, 418 KPM di Kecamatan Pulau Besar, 255 KPM di Kecamatan Lepar dan 142 KPM di Kecamatan Kepulauan Pongok. 

"Petugas khusus telah ditunjuk untuk memastikan bantuan dapat diterima langsung oleh masyarakat, termasuk warga di wilayah kepulauan terluar seperti Kecamatan Lepar dan Kecamatan Kepulauan Pongok," ucapnya.

Debby Vita Dewi menegaskan, pengawasan menjadi faktor utama dalam keberhasilan penyaluran bantuan. Pemerintah daerah, kata dia, membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang menemukan indikasi penyimpangan di lapangan. 

Ia berharap bantuan per keluarga tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga. Pemerintah daerah akan terus mengawal hingga seluruh KPM di Bangka Selatan menerima haknya.

"Saya mengimbau kepada seluruh penerima agar segera melapor jika ada pemotongan atau penyimpangan. Jangan biarkan siapapun mengambil hak masyarakat," pungkas Debby Vita Dewi. (u1)