Modus Dipindahkan ke Tempat Jauh atau Bayar Uang, 3 Sekolah Dapat Surat Mutasi Palsu

MENTOK, BABEL NEWS - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Bangka Barat mencatat ada tiga sekolah, terdiri dari dua sekolah dasar (SD) dan satu taman kanak-kanak (TK) yang melaporkan telah menerima informasi terkait surat mutasi palsu dan telah menghubungi kontak yang tertera. Hal ini disampaikan Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Disdikpora Bangka Barat, Henky Wibawa, saat ditemui di tempat kerjanya, Rabu (7/1).

Henky Wibawa mengatakan, beberapa kepala sekolah di Bangka Barat mendapatkan surat dengan isinya terkait pemberitahuan mutasi jabatan. "Informasi ada tiga sekolah, dua SD dan satu TK. Mereka yang menerima surat tersebut telah diterima kepala sekolah, lalu mereka melaporkan ke dinas. Kita telaah, setelah mendapatkan surat itu, kami sampaikan ke BKPSDM dipastikan hoaks atau palsu," kata Henky Wibawa.

Ia menambahkan, pihak dinas telah mengumumkan kepada seluruh sekolah melalui media zoom, agar tidak melayani permintaan apapun apabila menerima surat mutasi tersebut, karena surat itu dipastikan palsu. 

"Kita umumkan kepada semua sekolah lewat media zoom, misalnya ada sekolah menerima agar tidak melayani permintaan. Karena surat itu dipastikan palsu dan sampaikan ke dinas untuk kita rekap," jelasnya.

Henky Wibawa menjelaskan, modus pelaku dengan menyampaikan informasi mutasi bakal dilakukan, dengan ASN di sekolah bakal dipindahkan ke sekolah yang jauh. "Modusnya ada guru atau kepala sekolah informasi ingin dimutasi ke tempat lain, tempat itu jauh. Apabila tidak mau mutasi harus menyerahkan semacam uang, untuk membatalkan keputusan itu, modusnya seperti itu via teleponnya," katanya.

Ia menyampaikan, para kepala sekolah tidak serta merta menerima permintaan tersebut dan terlebih dahulu melakukan kroscek ke Dinas Pendidikan dan hingga saat ini belum ditemukan adanya korban. 

"Kita sampai saat ini belum ada mutasi di sekolah. Itu termasuk rahasia jabatan, keputusan pejabat pembina kepegawaian, dari dinas, koordinasi BKPSDM dan final di bupati, apakah beliau ingin melakukan penataan guru dan kepala sekolah," ujarnya.

Ia mengimbau, di era digital saat ini seluruh pihak lebih cermat dalam menelaah surat yang beredar. Mengingat tampilan surat palsu tersebut sangat rapi dan meyakinkan sehingga berpotensi dianggap asli oleh guru yang tidak terbiasa. 

"Kita imbau kalau menerima apapun kejadian, informasi, yang disampaikan langsung ke guru agar koordinasikan kebenaran dan terkait permintaan data. Karena kita melihat modusnya lumayan canggih. Mereka tahu data by name sekolah, kepala sekolah, nomor HP-nya, sudah link. Ini sudah terlalu ekstrem, data semua sudah bisa diketahui," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bangka Barat, Indra Cahaya, melaporkan sebuah nomor telepon yang diduga menyebarkan surat terkait mutasi jabatan ke pihak berwajib. 

Laporan tersebut dilakukan lantaran isi surat dinilai palsu dan mencatut kewenangan saat dirinya masih menjabat sebagai Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bangka Barat.

Diketahui, isi surat tersebut terkait pemberitahuan dan permintaan koordinasi terkait pelaksanaan mutasi serta penataan aparatur di lingkungan sekolah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Di mana dalam surat tertera nama dirinya saat menjabat Plt BKPSDM dengan tanda tangan elektronik.

"Tujuan laporan ini melaporkan dugaan penipuan, melalui HP, dari surat yang dikirimkan ke sekolah-sekolah, terutama sekolah dasar (SD). Isi suratnya untuk berkoordinasi dengan BKPSDM atas nama Plt Kepala BKPSDM. Ada tertera foto orangnya dan nomor telpon," kata Indra Cahaya, Selasa (6/1).

Menurutnya, modus pelaku penipuan dengan berupaya ingin meminta uang terkait mutasi jabatan ke sejumlah sekolah-sekolah. "Modusnya minta uang, duit uang jasa. Terhadap kegiatan mutasi yang pernah dilakukan," jelasnya. (riu)

Minta Teliti dan Konfirmasi
PELAKSANA Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bangka Barat, Heru Warsito menegaskan, pada pelaksanaan mutasi sebelumnya, hanya ASN yang mengalami perubahan posisi jabatan yang secara resmi diundang.