Mulai Juli, Tagihan Sampah dan PDAM Terintegrasi Sistem Co-Billing 

SUNGAILIAT, BABEL NEWS - Pemerintah Kabupaten Bangka terus berinovasi dalam mengoptimalkan penerimaan daerah. Terhitung mulai 1 Juli 2026, pemerintah daerah resmi memberlakukan sistem pembayaran terpadu (co-billing). Di mana Pemkab Bangka menggabungkan retribusi sampah dengan tagihan bulanan air bersih Perumdam Tirta Bangka.

Bupati Bangka, Fery Insani mengatakan, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan menggarisbawahi pentingnya kesiapan sarana dan prasarana. "Intinya pelayanan pemungutan sampah harus prima terlebih dahulu sebelum sistem ini berjalan," ungkap Fery Insani, Kamis (21/5).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, Boy Yandra, memastikan jajarannya siap melakukan transisi. Diakuinya, mulai 1 Juli, sosialisasi masif akan dilakukan agar masyarakat paham bahwa pembayaran tidak lagi melalui petugas pemungut di lapangan. Melainkan via digital (M-Banking dan e-commerce) atau loket resmi PDAM.

Sedangkan, untuk warga non-pelanggan PDAM, mekanisme pemungutan retribusi sampah tetap berjalan konvensional melalui petugas kelurahan atau DLH. "Biasanya, bayar sampah ke tukang pungut ini tidak lagi langsung saat bayar PDAM bisa lewat loket PDAM terdekat, m-banking atau e-commerce," kata Boy Yandra.

Ia menyebutkan, ada sebanyak 423 pelanggan PDAM sekaligus retribusi sampah yang pembayarannya menggunakan sistem ini. Sementara, bagi warga yang tidak menggunakan air bersih dari PDAM, maka untuk retribusi sampahnya tetap ditarik oleh petugas dari DLH ataupun pihak kelurahan.

"Tim akan kami turunkan nanti, untuk pelayanan pemungutan sampah dari DLH akan dilakukan setiap hari dan hari libur pun kami tetap ngambil," sebutnya.

Sedangkan, bagi pelanggan PDAM yang belum dipungut retribusi sampahnya, pihaknya akan melakukan pendataan. "Kalau dari swasta ini yang susahnya kadang hari libur tidak mengambil sampah, tetapi dari swasta ini akan kita tarik dan nanti ditawari seperti apa," jelasnya. (v1)