Sensus Ekonomi 2026 Mulai 15 Juni hingga 31 Agustus, Masyarakat Diminta Beri Jawaban Jujur

TANJUNGPANDAN, BABEL NEWS – Bupati Belitung Djoni Alamsyah Hidayat mengajak masyarakat mendukung Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang akan dilakukan dari pintu ke pintu (door to door) oleh petugas Badan Pusat Statistik (BPS) mulai 15 Juni hingga 31 Agustus.

Ajakan tersebut disampaikan Djoni usai memimpin Apel Siaga Sensus Ekonomi 2026 di halaman kantor Bupati Belitung, Senin (8/6/2026).

"Pesan saya kepada masyarakat, mari kita dukung dan menyambut kedatangan para petugas ini. Berikan informasi yang sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya karena kerahasiaan informasi ini tetap akan dijaga," ujarnya.

Sensus Ekonomi 2026 sendiri merupakan kegiatan pendataan yang dilaksanakan BPS setiap 10 tahun sekali untuk memotret kondisi perekonomian masyarakat dan dunia usaha di Indonesia.

Di Kabupaten Belitung, sebanyak 181 petugas sensus akan diterjunkan ke seluruh desa dan kelurahan guna melakukan pendataan secara langsung kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Menurut Djoni, 181 petugas sensus yang diterjunkan untuk melakukan SE 2026 di Belitung telah melalui proses seleksi dan pelatihan oleh BPS.

"Petugas sensus ini kan sudah dilatih oleh BPS, jadi pastinya sudah kompeten," katanya.

Ia pun berharap masyarakat dapat menerima kedatangan petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi yang sebenarnya sesuai kondisi yang dialami.

Djoni menegaskan informasi yang diberikan warga akan dijaga kerahasiaannya sehingga tidak perlu ada kekhawatiran.

Djoni menyatakan, kejujuran masyarakat dalam memberikan data dan informasi akan sangat menentukan kualitas hasil Sensus Ekonomi 2026.

Melalui data yang akurat, pemerintah dapat memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi perekonomian masyarakat di Kabupaten Belitung.

Dengan demikian, kebijakan yang disusun pemerintah daerah ke depan akan lebih tepat sasaran dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan ekonomi daerah.

"Dengan kejujuran ini, akan tergambar kondisi ekonomi Belitung secara real sehingga pemerintah daerah juga bisa mengambil kebijakan yang lebih tepat untuk mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat," tutur Djoni. (dol)