Mayoritas Warga NU Tolak Penundaan Pemilu

"Intinya, kalau di sini semua alasan tadi, mau alasan pandemi, mau alasan pemulihan ekonomi, mau alasan pembangunan IKN, itu tiga-tiganya tidak mampu mengalihkan atau mengubah sikap responden dan ide perpanjangan tadi ditolak secara multipartisan," kata Burhan.

Dari hasil survei itu, lanjut dia, publik patut mempertanyakan sikap para elite. Sebab, mayoritas massa dua ormas besar, yakni NU dan Muhammadiyah, maupun pemilih parpol yang mewacanakan isu itu ternyata menolak penundaan pemilu.

Burhan pun menyarankan para elite parpol agar tidak lagi mengeluarkan ide yang justru malah memantik kontroversi dan pembelahan secara sosial politik.

"Seharusnya dalam politik demokrasi yang didasarkan pada fungsi agregasi kepentingan publik dan aspirasi warganya, elite mengikuti apa yang diinginkan warganya," ujar Burhan.

Menurut dia, kalau warganya taat konstitusi, para elite parpol harus lebih taat lagi kepada konstitusi.

"Jangan memberi contoh yang tidak baik kepada warga, apalagi kita dalam kondisi pandemi, sebaiknya kita mendukung kinerja Presiden Jokowi untuk memulihkan pandemi ini," katanya.

"Jangan mengeluarkan ide yang bertentangan dan justru akan memantik kontroversi dan pembelahan sosial politik yang lebih tajam, ujung-ujungnya justru akan mengganggu agenda pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah," sambung Burhan.

Ingatkan elite politik

Senada dengan Burhan, pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar mengingatkan elite politik agar tak bermain-main dengan wacana penundaan pemilu.

Sebab, hal tersebut akan berdampak langsung kepada wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang dapat menjadi pintu masuk otoritarianisme.

"Bermain-main dengan masa jabatan itu melanggar prinsip konstitualisme, melanggar juga prinsip demokrasi, sistem presidensial, dan itu yang membuat sering kali pintu masuk atau jebakan ke arah otoritarianisme," ujar Zainal.

Wacana tersebut dapat terealisasi jika elite-elite partai politik yang mendukungnya setuju untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Jika hal tersebut terjadi, ada alasan bagi mereka untuk memperpanjang masa jabatan dengan alasan taat konstitusi.

"Ide-ide untuk memperpanjang masa jabatan umumnya muncul di negara-negara tidak demokratis atau negara yang tidak menjadi contoh baik dalam demokrasi," kata Zainal.

Ia menyebutkan , banyak cerita kelam di berbagai negara yang melakukan praktik perpanjangan masa jabatan pimpinannya.

Hal terburuk, dualisme di kursi pemerintahan akan terjadi yang berujung pada kudeta yang dilakukan oleh salah satu pihak.

"Contoh misalnya Guinea yang di ujungnya akhirnya Guinea itu mengalami kudeta militer. Presiden yang memperpanjang masa jabatannya untuk tiga periode itu mengalami kudeta militer," ujar Zainal. (tribun network/den/dng/dod)