Kabar Belitung

Realisasi APBN Triwulan Kedua Belum Optimal

Realisasi belanja negara sampai triwulan kedua 2022 di wilayah bayar KPPN Tanjungpandan baru mencapai Rp319,8 miliar atau 49,80 persen.

Editor: Rusaidah
Bangka Pos/Dede Suhendar
Kepala KPPN Tanjungpandan Yessy Silvia Maharini memaparkan realisasi belanja APBN. 

TANJUNGPANDAN, BABEL NEWS- Realisasi belanja negara sampai triwulan kedua 2022 di wilayah bayar KPPN Tanjungpandan baru mencapai Rp319,8 miliar atau 49,80 persen dari pagu dana Rp642,1 miliar.

Hal ini disampaikan KPPN Tanjungpandan saat menggelar pers rilis pelaksanaan APBN bulan Agustus 2022 di aula Laskar Pelangi, Rabu (10/8).

Mengundang perwakilan Satker, Pemkab Belitung dan Belitung Timur, akademisi dan awak media, Kepala KPPN Tanjungpandan Yessy Silvia Maharini memaparkan realiasi APBN sampai 31 Juli 2022.

"Untuk realisasi tertinggi ada pada belanja pegawai 61,04 persen, kemudian belanja modal 52,37 persen, disusul belanja barang 44,96 persen dan transfer daerah 44,52 persen," ujar Yessy.

Ia menjelaskan berdasarkan hasil monitoring, terdapat beberapa hal yang menyebabkan realisasi belum optimal.

Diantaranya, belanja barang untuk kegiatan teknis yang belum bisa dilaksanakan. Sebab, masih ada kendala dengan naiknya kasus covid-19 sehingga pelaksanaan kegiatan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Misalnya kegiatan satker yang dilakukan online sehingga menghambat penyerapan yang diperuntukan untuk kegiatan offline.

Kemudian, terdapat kegiatan teknis yang memang belum dilaksanakan sampai dengan akhir Juli 2022 lalu. Terakhir, adanya pagu blokir sehingga dana masih belum dapat dicairkan.

"Salah satu penyebab realisasi yang belum maksimal adalah adanya kenaikan pagu blokir. Sampai dengan 31 Juli 2022, masih terdapat Rp6,05 milyar pagu yang diblokir, jumlah ini naik Rp1,6 milyar jika dibandingkan jumlah pagu blokir per 30 Juni 2022, dan kenaikan pagu blokir ada pada belanja barang," katanya.

Demi mendorong peningkatan realisasi di triwulan ketiga dan empat, perlu dilakukan upaya seperti aktif mengkomunikasikan indikator-indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang perlu mendapat prioritas khusunya penyerapan Anggaran kepada satker mitra kerja KPPN Tanjungandan.

Selain itu, aktif mengkomunikasikan kepada satuan kerja terkait batas waktu revolving uang persediaan.

Di sisi lain, berkoordinasi dengan satuan kerja untuk segera menyelesaikan permasalahan blokir dengan unit eselon satu maupun Kementerian Negara atau Lembaga masing-masing.

"Memang masalah blokir ini tidak bisa diselesaikan di tingkat satker saja tapi harus koordinasi dengan level kementerian lembaga," katanya. (dol)

Sumber: Bangka Pos
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved