Rita Lemas Lihat Harga Pertalite

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Antrean pengendara sepeda motor terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Jalan A Yani, Pangkalpinang, Sabtu (3/9/2022) sore.

Rita, salah satu pengendara motor yang mendapat giliran dilayani membeli pertalite sekitar pukul 15.30 WIB, terlihat lesu saat melihat tulisan "pertalite Rp10 ribu per liter" di dispenser SPBU.

"(Harga pertalite) sudah naik rupanya, mahal ya jadinya. Seliter Rp10 ribu, ngelus dada," kata Rita.

Dia merasa terbebani oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tersebut. "Besar naiknya, sampai Rp2.000-an lebih. Kalau beli 3 atau 4 liter sudah lumayanlah itu. Mana banyak kebutuhan keluarga lain juga," tutur wanita yang mengenakan baju bermotif bunga itu.

Sebelumnya, sekitar pukul 14.30 WIB, para petugas SPBU Jalan A Yani tampak melepas papan harga lama pertalite, solar, dan pertamax.

Mereka kemudian mengganti papan tersebut dengan papan harga yang baru. Hal ini menyusul kenaikan harga BBM yang diumumkan pemerintah.

"Iya (harga BBM) sudah mulai naik, ini kita lepaskan papan harga, mau ganti dengan yang baru. Kita juga lagi menyesuaikan pada mesin itu, setelah itu baru nanti bisa melakukan pembelian lagi," kata petugas SPBU bernama Andi.

Sementara itu, rekan Andi sesama petugas SPBU, Ferry tampak sibuk memberi tahu para pengantre bahwa ada kenaikan harga BBM dan transaksi pembelian pun dihentikan untuk sementara waktu.

Berdasarkan pantauan Bangka Pos, sekitar 30 menit tidak ada transaksi pembelian BBM karena dalam proses penyesuaian harga.

Beberapa pengendara kendaraan roda dua pun enggan mengantre lagi dan memutuskan pulang.

Namun, pengendara kendaraan roda empat masih tetap mengantre dan menerima penjelasan dari petugas SPBU.

Sekitar pukul 15.10 WIB, transaksi pembelian pertalite, solar, maupun pertamax sudah kembali berjalan seperti biasa, namun dengan harga baru.

Alihkan subsidi BBM

Pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar.

Harga pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, solar dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Kenaikan berlaku mulai Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.

Kenaikan harga BBM bersubsidi itu disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang didampingi sejumlah menteri di Istana Negara, kemarin.

"Pemerintah harus buat keputusan dalam situasi sulit. Ini pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan pemerintah menaikkan harga pertalite menjadi Rp10.000 dan solar menjadi Rp6.800.

"Pemerintah memutuskan menyesuaikan harga BBM subsidi pertalite menjadi Rp10.000, kemudian solar subsidi Rp6.800 per liter," ujar Arifin.

Selain harga pertalite dan solar, pemerintah juga mengerek harga BBM jenis pertamax menjadi Rp14.500 per liter. "Pertamax nonsubsidi dari Rp12.500 menjadi Rp14.500," kata Arifin.

Bantuan subsidi upah

Jokowi menyebut penaikan harga BBM terkait peningkatan subsidi dari APBN. Ia sebenarnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi APBN.

"Tetapi, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun dan akan meningkat terus," katanya.

Saat ini, lanjut Jokowi, subsidi BBM lebih banyak digunakan kelompok ekonomi mampu, yakni sebanyak 70 persen.

Seharusnya, uang negara itu diprioritaskan untuk memberi subsidi kepada masyarakat yang tidak mampu. "Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan di waktu yang sulit," ucap dia.

Terkait penaikan harga BBM tersebut, pemerintah juga menyiapkan bantuan subsidi upah (BSU) atau bantuan langsung tunai (BLT) subsidi gaji cair sebesar Rp600 ribu untuk 16 juta pekerja.

Bantuan subsidi upah merupakan bantalan sosial yang disiapkan pemerintah sebagai kebijakan pengalihan subsidi BBM agar tidak mengganggu daya beli masyarakat.

Bantuan subsidi yang dimaksud untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.

Jokowi mengatakan, pihaknya telah menyiapkan anggaran Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu.

Selain para pekerja, pemerintah juga menyiapkan Rp12,4 triliun untuk para warga kurang mampu yang diberikan selama empat bulan.

"Diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150.000 per bulan," kata Jokowi.

Ia memastikan BLT BBM subsidi diberikan mulai bulan ini selama empat bulan. Artinya, warga kurang mampu akan mendapatkan bantuan Rp600 ribu.

Jokowi juga telah menginstruksikan para kepala daerah untuk menggunakan dua persen dana transfer umum (DTU) sebesar Rp2,17 triliun tersebut untuk para pekerja di bidang transportasi.

"Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan dua persen dana transfer umum sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum bantuan ojek online dan untuk nelayan," ujar dia.

"Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu," katanya.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya akan mempercepat proses pencairan BSU.

"Kemnaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," kata Ida melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (1/9/2022).

Berpotensi picu stagflasi

Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dilakukan bukan di waktu yang tepat.

"Masyarakat jelas belum siap menghadapi kenaikan harga Pertalite menjadi 10.000 per liter," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (3/9/2022).

Menurut Bhima, kenaikan harga pertalite ini justru akan memicu terjadinya stagflasi, yakni naiknya inflasi yang signifikan tidak dibarengi dengan kesempatan kerja.

"BBM bukan sekadar harga energi dan spesifik biaya transportasi kendaraan pribadi yang naik, tapi juga ke hampir semua sektor terdampak. Misalnya harga pengiriman bahan pangan akan naik di saat yang bersamaan pelaku sektor pertanian mengeluh biaya input produksi yang mahal, terutama pupuk," tuturnya.

Di sisi lain, lanjut dia, inflasi bahan makanan masih tercatat tinggi pada Agustus, yakni 8,55 persen year on year dan kemungkinan akan makin tinggi.

Bhima memperkirakan inflasi pangan kembali menyentuh dua digit atau di atas 10 persen per tahun pada September nanti.

Adapun inflasi umum diperkirakan menembus di level 7-7,5 persen hingga akhir tahun dan memicu kenaikan suku bunga secara agresif.

"Konsumen ibaratnya akan jatuh tertimpa tangga berkali kali, belum sembuh pendapatan dari pandemi, kini sudah dihadapkan pada naiknya biaya hidup dan suku bunga pinjaman," tutur Bhima.

Masyarakat, baik yang memiliki kendaraan pribadi dan tidak, akan mengurangi konsumsi barang lainnya. Sebab, BBM merupakan kebutuhan mendasar.

Ketika harga BBM naik, pengusaha di berbagai sektor industri mulai dari pakaian jadi, makanan minuman, hingga logistik akan terdampak.

Begitu pun dengan pelaku usaha yang masih dalam pemulihan akibat pandemi Covid-19. Bisa jadi, kenaikan harga BBM menjadi jalan pintas untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

"Sekarang realistis saja, biaya produksi naik, biaya operasional naik, permintaan turun ya harus potong biaya-biaya. Ekspansi sektor usaha bisa macet, nanti efeknya ke PMI manufaktur kontraksi kembali di bawah 50," kata Bhima.

Bansos tak cukup

Adapun program bantuan langsung tunai (BLT) yang ditujukan untuk pengalihan subsidi BBM dinilai tidak cukup untuk mengompensasi dampak kenaikan BBM.

Sebab, bantuan tersebut hanya diberikan selama empat bulan saja.

"Misalnya ada kelas menengah rentan, sebelum kenaikan harga pertalite masih sanggup membeli di harga Rp7.650 per liter, sekarang harga Rp10.000 per liter, mereka turun kelas jadi orang miskin," ujar Bhima.

Sementara itu, data orang rentan miskin ini sangat mungkin tidak ter-cover dalam BLT BBM karena adanya penambahan orang miskin pasca-kebijakan harga BBM subsidi naik.

Keputusan tak kreatif

Menurut Bhima, alih-alih melakukan pembatasan dengan menyasar pengguna BBM subsidi yang selama ini dinikmati golongan mampu, pemerintah justru mengambil langkah menaikkan harga BBM subsidi.

"Kenaikan harga BBM merupakan mekanisme yang paling tidak kreatif," ucapnya.

Bhima juga menyinggung tujuan utama pemerintah untuk membatasi konsumsi pertalite subsidi juga akan tercapai ketika harga pertamax juga ikut naik di waktu yang sama.

"Akibatnya justru pengguna pertamax akan tetap bergeser ke pertalite," kata dia. (s2/tribun network/den/dod/Kompas.com)