Registrasi Sosial Ekonomi 2022, BPS Babel Bakal Libatkan 2.000 Petugas

Registrasi sosial ekonomi merupakan pengumpulan data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, dan tingkat kesejahteraan

Editor: suhendri
Bangka Pos/Akhmad Rifqi Ramadhani
Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Toto Haryanto Silitonga. 

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melakukan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022.

Pendataan bakal dilakukan selama satu bulan, mulai 15 Oktober-14 November 2022. Proses pendataan tersebut akan melibatkan sekitar 2.000 petugas.

"Petugas kami sebelum turun ke lapangan, kami benar-benar latih mereka. Yang dilatih dari petugas atas ke bawah, turun lagi sampai petugas lapangan banar-banar kami seleksi. Petugas ini mitra kerja kami yang biasa bekerja dengan BPS, kita juga merekrut aparat desa," kata Kepala BPS Babel, Toto Haryanto Silitonga, Kamis (15/9/2022).

Registrasi sosial ekonomi merupakan pengumpulan data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, dan tingkat kesejahteraan.

Data kondisi ekonomi seluruh penduduk tersebut akan membantu pelaksanaan program pemerintah sehingga berjalan efektif.

Toto menuturkan pendataan awal tersebut dalam rangka mendata penduduk miskin sebagai upaya mengentaskan kemiskinan dengan target capaian miskin ekstrem harus nol tahun 2024 nanti.

Oleh karena itu, pihaknya melakukan pendataan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat terkait data penduduk miskin tersebut. Hal itu melalui instruksi Presiden Joko Widodo.

"Kegiatan ini bagaimana melakukan pendataan untuk posisi perlindungan sosial tepat sasaran, tepat guna, efektif, dan efisien," ujar Toto.

Lebih lanjut, dia mengatakan, tahap pengentasan kemiskinan diawali dengan pendataan yang selanjutnya diikuti pengolahan data serta dibahas pada forum konsultasi publik.

Data yang sudah dikumpulkan akan diolah, kemudian dikembalikan ke konsultasi publik melalui forum yang mengundang tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Hal tersebut sebagai upaya agar masyarakat yang betul miskin dapat memperoleh bantuan pemerintah atau penyaluran bantuan tepat sasaran.

Adapun data yang didapat di luar BPS untuk memperkaya data awal BPS. Oleh karena itu, perlunya saling koordinasi antarinstansi terkait.

"Data dinas sosial, BKKBN, data yang ada itu melengkapi data kami pada saat kami turun ke lapangan. Kami melengkapi posisi rumah tangga miskin difoto untuk bukti fisik lebih valid," kata Toto. (v2)

Sumber: Bangka Pos
  • Baca Juga
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved