Penyerapan APBD Pemprov Babel Rendah, DPRD Setuju Evaluasi OPD

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Bangka Belitung mendukung upaya Pemprov Babel yang akan mengevaluasi organisasi perangkat daerah (OPD) yang rendah realisasi belanja APBD-nya. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi, Rabu (14/12).

Menurutnya, kebijakan ini menjadi hak eksekutif atau Pj Gubernur Babel Ridwan Djamaluddin. "Itu hak kewajiban ada di eksekutif, ketika memang ingin menuju lebih baik, setuju saja," kata Herman.

Ia menegaskan, Pemprov memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi atau evaluasi ke OPD yang penyerapan anggarannya sedikit. "Tetapi ini bukan ranah kami, ranah di eksekutif, evaluasi itu penting," tegasnya.

Herman juga menyayangkan, terkait penyerapan APBD Pemprov Babel yang rendah sehingga menjadi perhatian banyak kalangan. "Seperti apapun itu, ini sesuatu yang kurang baik. Makanya kita perlu evaluasi apa sih penyebab sebenarnya terjadi hal seperti ini. Kami akan monitoring, mengadakan seperti rapat koordinasi kenapa seperti ini," katanya.

Ia juga menyinggung terkait kinerja Pj Gubernur Babel yang memiliki pengalaman dalam pemerintahan, terutama di pemerintah pusat. "Saya pikir ini menjadi suatu hal yang kurang baik. Sebuah serapan anggaran begitu rendah dibanding tahun sebelumnya, tidak seperti ini. Padahal kita dipimpin seorang Pj Gubernur Babel, seorang dirjen, diharapkan kerjanya bisa lebih cepat, ngebut. Karena pengalaman di pemerintah pusat, jadi Pj harus evaluasi ini apabila ini benar, lihat OPD mana rendah serapan anggarannya," tegas Herman.

Herman mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian serius di DPRD Babel, mengingat penyerapan yang rendah terjadi di Pemprov Babel. "Sangat disayangkan karena kita, sudah susah payah, agar anggaran itu digunakan untuk pembangunan. Tetapi tidak terealisasi dengan maksimal," katanya.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Babel, Azwari Helmi mengatakan, lambatnya realisasi APBD Babel karena kinerja dari setiap OPD di Pemprov Babel. "Memang kayaknya OPD ini belum bekerja secara maksimal. Cobalah menyusun anggaran itu realistis. Utamakan kepentingan penggunaan anggaran, jadi masyarakat benar-benar menerima dampaknya," kata Helmi.

Ia menegaskan, Pemprov harus serius dalam penggunaan anggaran. Jangan sampai hingga memasuki akhir tahun sejumlah anggaran masih mengendap di bank. "Harapkan kami OPD melalui TAPD membuat secara realistis terkait anggaran ini, jangan asal membuat anggaran sehingga tidak silpa. Pesan ke para OPD masing-masing untuk dapat gunakan anggaran sebaik mungkin jangan sampai mengendap," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pj Gubernur Babel Ridwan Djamaluddin memberikan warning atau peringatan kepada kepala OPD di lingkungan kerjanya. Tujuannya, untuk segera merealisasikan belanja APBD Babel tahun 2022.

Ia meminta, agar kepala OPD dan pejabat terkait pada Sabtu yang merupakan hari libur untuk dapat tetap bekerja. "Saya sudah perintahkan pada hari Sabtu, setiap hari adalah hari Senin, tidak boleh libur-libur, para pejabat dan kepala OPD agar terus memantau kemajuan dan pejabat admistrasi harus terus memproses," tegas Ridwan.

Ia membeberkan, laporan terakhir yang diterimanya pada Sabtu (10/12), realisasi belanja APBD mencapai 62 persen. Artinya, tersisa 38 persen pada akhir tahun 2022.

Sedangkan, realisasi belanja beberapa OPD sudah baik, mencapai 80 persenan. "Intinya semua pegang komitmen, kita punya tugas besar yakni anggaran yang disediakan oleh pemerintah," katanya. (riu)