Ratusan Warga Datangi Pemprov Babel, Minta Kejelasan Penyertaan Saham di WIUPK Blok Merbuk Kenari

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Ratusan warga dari Koba, Kabupaten Bangka Tengah mendatangi Kantor Gubernur Bangka Belitung, Rabu (7/8). Para warga ini meminta kejelasan pengambilan sikap atas kepastian penawaran saham yang diberikan oleh BUMN PT Timah kepada BUMD Babel (PT. Bumi Bangka Belitung Sejahtera) dalam penyertaan saham di WIUPK Blok Merbuk Kenari, Kecamatan Koba, Bangka Tengah.

Namun, dalam pertemuan ini, para warga hanya ditemui Plt Kadis ESDM, Kadis DMPTSP yang menerima massa di ruang rapat Tanjung Pendam Kantor Gubernur Babel. "Jadi, tujuan kita datang menemui Pak Pj Gubernur, hanya satu yaitu meminta segera percepatan legalitas saja, agar dalam proses penambangan semua teratur. Kalau sekarang yang terjadi itu akan terjadi terus, itu ada dua akibat yang pasti bisa terjadi," ungkap Hendri, perwakilan massa.

Oleh sebab itu kata Hendri, dirinya bersama beberapa masyarakat lain datang untuk menemui Pj Gubernur karena dalam proses pelaksanaannya ada tiga identitas yang harus dilalui, baik itu dari PT Timah, BUMD Kabupaten Bangka Tengah, BUMD Provinsi Kepulauan Babel.

"Nah, bupati kami (Bateng, red) dalam sisi penganggaran tidak akan mampu melakukan itu karena sistemnya ketok palu dulu dan sekarang baru dilakukan penganggaran. Jadi, sekarang ada sistem anggaran yang tidak memungkinkan untuk dilakukan setoran modal," kata Hendri.

Pihaknya tetap menjalin komunikasi terus menerus dan tidak akan berbuat anarkis terutama agar tidak terjadi konflik di kalangan masyarakat bawah sembari menunggu kejelasan dari pihak Pemprov Babel. "Kapan sampai hal seperti ini terjadi, kami hanya berkapasitas imbauan saja dan akhirnya nanti apa yang terjadi nanti ya konflik akan bisa terjadi dan itu tidak kita inginkan," jelas Hendri.

Menurutnya, pertemuan antara perwakilan massa dengan perwakilan pemerintah belum menemui titik terang dan akan dilaksanakan pertemuan ulang. "Pertemuan tadi, intinya bahwa mereka (perwakilan, red) tidak bisa memberikan jawaban dan akan segera menjadwalkan pertemuan langsung bertemu dengan Pj Gubernur dan itu yang hanya bisa kami bawa ke kawan-kawan di Bateng," ujarnya.

Plt Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung, Eko Kurniawan menunggu kebijakan Pj Gubernur Bangka Belitung terkait tuntutan aksi unjuk rasa ini. "Aspirasi sudah kami catat, saya tidak dalam kapasitas untuk memutuskan mau atau tidak terkait BUMD ini. Tentunya yang harus memutuskan itu Pj Gubernur, jadi pada momen ini kami tidak berhak memutuskan," ujar Eko Kurniawan.

Eko Kurniawan mengatakan, Pemprov Bangka Belitung, memastikan serius dalam mengatasi permasalahan pertambangan yang terjadi di Kabupaten Bangka Tengah. "Memang persoalan bukan hanya di Bangka Tengah, tapi hampir seluruh daerah. Pj Gubernur serius untuk meminta BUMD kita masuk di sana, karena BUMD juga bisa membantu keuangan daerah," ucapnya. 

Lebih lanjut untuk menentukan langkah kebijakan, Eko Kurniawan bersama perwakilan masyarakat pun sepakat untuk kembali melakukan audiensi secara langsung dengan Pj Gubernur Bangka Belitung. 

"Intinya Pak Pj Gubernur serius dan sudah melakukan rapat, terkendala masih kesiapan BUMD kita. Dalam waktu dekat kita akan segera menjadwalkan kembali, agar Pj Gubernur secara langsung yang melakukan audiensi dengan masyarakat," ungkapnya. (v1/riz)