Kejari Beltim dan Pelindo Buka Peluang Peningkatan Ekonomi

MANGGAR, BABEL NEWS - Kejaksaan Negeri Belitung Timur melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjungpandan terkait penanganan masalah hukum bidang tata usaha negara, Kamis (22/8).

Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur Rita Susanti mengatakan, perjanjian kerja sama ini  pertama kali dilakukan dengan Pelindo 2 Tanjungpandan dan merupakan langkah nyata kolaborasi dalam penanganan dan penyelesaian masalah hukum dalam bidang perdata, tata usaha negara baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dihadapi oleh PT Pelindo. 

"Kejaksaan Negeri Belitung Timur hadir dan berperan untuk mendukung pelaksanan tugas dan fungsi PT Pelindo Regional 2 Tanjungpandan dan bukan tidak mungkin kehadiran PT Pelindo Regional 2 Tanjungpandan di Kabupaten Belitung Timur dapat memberikan solusi meningkatkan perekonomian masyarakat tidak hanya dari timah saja," kata Rita, Jumat (23/8).

Dia berharap melalui penandatanganan kerja sama ini tercipta sinergisitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing intansi agar dapat lebih optimal.

Sementara itu General Manager PT Pelindo (Persero) Regional 2 Tanjungpandan Andi Oktavian Dwi Cahyo menjelaskan, pihaknya berupaya memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna jasa pelabuhan, baik di Tanjungpandan maupun di wilayah Kabupaten Belitung Timur.

"Terima kasih atas dukungan Kejaksaan Negeri Belitung Timur atas kerja sama ini. Ini merupakan langkah awal untuk kita masuk ke Belitung Timur. Tentunya kita akan coba melakukan (market survey) apakah kita bisa masuk ke Belitung Timur atau tidak. Memang tidak hanya PT SWP saat ini, namun ada 12 titik terminal khusus yang bisa kita lakukan kerja sama," kata Andi.

Pihaknya berkomitmen akan terus berupaya memberikan pelayanan yang baik di Tanjungpandan maupun di Beltim. Untuk itu, PT Pelindo sangat membutuhkan peran Kejaksaan dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelesaian masalah hukum bidang perdata, tata usaha negara dan bidang hukum publik lainnya. (s1)