Pemkab Bangka Selatan Prioritaskan Peningkatan Pelayanan Dasar

TOBOALI, BABEL NEWS - Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mulai meningkatkan kualitas pelayanan dasar di daerah itu. Termasuk melakukan pengembangan sumber daya alam yang belum tergarap optimal secara berkelanjutan. Kebijakan tersebut sebagai upaya mengatasi permasalah dan isu strategis yang menjadi atensi pemerintah pusat.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Hefi Nuranda mengatakan, pihaknya mulai melakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. RKPD merupakan bagian dari tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RKPD disusun berdasarkan evaluasi pembangunan, capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kebutuhan prioritas pembangunan.

"Untuk RKPD tahun 2026 sesuai arahan Pak Bupati yaitu difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar yang inklusif dan optimalisasi potensi sumber daya alam yang berkelanjutan," kata Hefi Nuranda, Sabtu (1/2).

Hefi Nuranda mengungkapkan, pemerintah setempat melalui Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) telah melakukan forum konsultasi publik. Semua pihak diberikan kesempatan yang sama dalam menyampaikan ide, gagasan, sumbang saran serta berbagai masukan yang konstruktif. Semua guna perumusan dan penyusunan RKPD Kabupaten Bangka Selatan tahun 2026.

"Lewat forum konsultasi publik ini diharapkan memperoleh masukan dan saran penyempurnaan," jelas Hefi Nuranda.

Adapun pembahasan RKPD masih kata Hefi Nuranda, salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan tingkat daerah. Forum ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari kelompok-kelompok masyarakat, serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Mengenai prioritas pembangunan daerah yang akan diimplementasikan pada tahun anggaran 2026. "Terpenting permasalahan dan isu-isu strategis baik global, nasional maupun lokal," ucapnya.

Pihaknya juga terus mengoptimalkan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Baik perencanaan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Semua itu guna mewujudkan pembangunan yang inklusif dan responsif. Termasuk meningkatkan transparansi dan akuntabel pada proses perencanaan.

"Mewujudkan prioritas pembangunan yang tepat sasaran. Meningkatkan kualitas data dan informasi dan memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam proses pembangunan dan pengawasan," ujar Hefi Nuranda. (u1)