Diskon Tarif Listrik Picu Deflasi di Bangka Belitung  

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami deflasi sebesar 0,85 persen secara bulanan (month to month/mtm) pada Januari 2025.

Angka ini lebih dalam dibandingkan deflasi nasional yang tercatat sebesar 0,75 persen (mtm).

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Bangka Belitung, Rommy Sariu Tamawiwy, mengatakan, deflasi tersebut terutama dipicu oleh penurunan tarif dasar listrik seiring kebijakan diskon 50 persen bagi pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) dengan daya hingga 2.200 VA.

"Penurunan tarif dasar listrik menjadi faktor utama deflasi di Bangka Belitung, baik secara bulanan maupun tahunan. Ini sejalan dengan kebijakan Menteri ESDM Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024 yang berlaku selama Januari hingga Februari 2025," kata Rommy kepada awak media, Selasa (4/2/2025).

Selain tarif listrik, lanjut dia, komoditas lain yang turut menyumbang deflasi adalah tarif angkutan udara dan sejumlah bahan pangan, seperti jeruk dan bawang merah.

Namun, deflasi yang lebih dalam tertahan oleh kenaikan harga cabai merah, cabai rawit, dan bayam yang dipengaruhi oleh cuaca ekstrem.

Secara tahunan year on year (yoy), Bangka Belitung juga mencatat deflasi sebesar 0,23 persen pada Januari 2025, sedangkan pada Desember 2024 masih mengalami inflasi 0,75 persen (yoy).

Ini menjadikan Bangka Belitung sebagai provinsi dengan deflasi tahunan terdalam kelima secara nasional.

Komoditas utama penyumbang deflasi tahunan, antara lain, tarif listrik, sawi hijau, dan angkutan udara.

Sebaliknya, inflasi tahunan tertinggi di Bangka Belitung disumbang oleh sigaret kretek mesin (SKM), emas perhiasan, dan minyak goreng.

“Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus berkomitmen menjaga inflasi dalam rentang yang rendah dan stabil guna mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar Rommy.

Dia menambahkan, Bank Indonesia mengimplementasikan langkah-langkah strategis untuk pengendalian inflasi, yakni, menjaga inflasi 2025 dalam kisaran target nasional 2,5±1 persen guna mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Kemudian, kerangka kebijakan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif akan terus diperkuat.

Sejumlah upaya konkret pun telah dilakukan, antara lain, inspeksi pasar oleh Penjabat Wali Kota Pangkalpinang pada 22 Januari 2025 di Pasar Ratu Tunggal, distributor aneka bumbu dan minyak goreng, serta agen elpiji.

Pemantauan harga juga dilakukan secara berkala melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS).