Program Makan Bergizi Gratis Belum Bergulir di Bangka Belitung, Pemprov Tunggu Juknis Pusat

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka hingga kini masih menunggu petunjuk teknis pelaksanaan program makan bergizi gratis di wilayahnya. Hal ini diungkapkan Penjabat Sekda Bangka Belitung, Ferry Afrianto, usai menggelar rapat bersama DPRD Provinsi Bangka Belitung dan Badan Intelijen Daerah Bangka Belitung, Selasa (4/2). 

"Tentunya pemerintah provinsi siap mendukung penuh, program prioritas kepala negara. Saat ini kami masih menunggu kejelasan petunjuk teknis terbaru, sebagai dasar pelaksanaan program makan bergizi gratis," ujar Ferry Afrianto. 

Selain menunggu petunjuk teknis, pihaknya juga masih menunggu kelengkapan sarana dan prasarana termasuk peralatan dapur umum. "Kami siap mendukung program nasional ini, dengan petunjuk teknis pelaksanaan yang harus kita laksanakan sebagai payung hukum dalam memberikan dukungan terkait dengan program nasional. Untuk dapur umum kami masih dalam tahap koordinasi, antara BGN, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah," tuturnya. 

Wakil Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Eddy Iskandar memastikan, legislatif selalu bersinergi demi optimalisasi program makan bergizi gratis. Ia berharap juknis segera turun sehingga realisasi pelaksanaan program makan bergizi gratis, dapat dilaksanakan segera oleh pemerintah daerah.

"Ini program besar, memerlukan biaya yang sangat besar. Karena itu, perlu kolaborasi semua pihak. Maka kita koordinasi bersama pemerintah pusat, BIN, bagaimana dalam rangka merealisasikan. Kami pasti dukung, karena ini bukan soal memberi makan saja, tapi juga menggerakkan ekonomi daerah tujuannya seperti itu," ucap Eddy Iskandar. 

Kabinda Bangka Belitung, Jusak Tarigan menegaskan, komitmennya selalu berkoordinasi, berkenaan dengan ketersediaan dapur umum sentral demi mengoptimalkan program makan bergizi gratis. 

"Presiden memerintahkan, agar kalau bisa seluruhnya terlayani dengan baik. Peran Pemda sangat diperlukan nanti untuk membangun dapur umum, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya," ungkap Jusak Tarigan. 

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyiapkan anggaran Rp128 miliar, guna mengoptimalkan program makan bergizi gratis yang akan bergulir pada tahun 2025. Hal ini diungkapkan Penjabat Sekda Bangka Belitung, Ferry Afrianto terkait dukungan daerah untuk program andalan dari Presiden Republik Indonesia. 

"Anggaran ini disiapkan, untuk sekitar 40 ribu siswa yang merupakan kewenangan provinsi yakni SMA dan SMK. Anggaran tersebut diperkirakan akan didukung pula, dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)," ujar Ferry Afrianto, Kamis (23/1). 

Pihaknya juga masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyelenggarakan program tersebut. "Beberapa waktu yang lalu, kita mendapat informasi dari Kemendagri, mereka meminta dukungan dalam APBD setiap daerah untuk mendukung program nasional makan gizi gratis. Maka dari itu, kita sampaikan jika kita akan mensupport program tersebut, namun kita masih menunggu juknisnya seperti apa dari Kemendagri agar program tersebut dapat kita laksanakan," jelasnya. 

Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Eddy Iskandar memastikan komitmen Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, dalam melaksanakan program makan bergizi gratis. Hal ini diungkapkan usai DPRD Provinsi Bangka Belitung, kembali menggelar audiensi dengan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. 

"Bersama dengan eksekutif membahas untuk dukungan pemerintah provinsi, berkaitan program pemerintah pusat dalam hal ini program makan bergizi gratis," ujar Eddy Iskandar.

Sebagai bentuk komitmen dalam mengoptimalkan program makan bergizi gratis, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung juga diketahui telah menyiapkan anggaran yang nantinya dapat dipergunakan sesuai dengan petunjuk pemerintah pusat. "Kalau anggaran juga belum ada, tapi kita sudah menyiapkan kalau memang mandatory dari pusat berapa yang harus dipersiapkan tentu kita siapkan," jelasnya. 

Eddy Iskandar mengatakan, selama menunggu arahan dari pemerintah pusat, pihaknya juga akan melakukan koordinasi di tingkat daerah. "Komitmen dukungan dari pemerintah provinsi karena memang kita menunggu juknis yang lebih lengkap sehingga kita sampai hari ini baru sampai pada komitmen. Pada prinsipnya pemerintah dan kami mendukung kalau sudah ada petunjuk lebih lanjut dari pusat," ucapnya. (riz)