DAU Pangkalpinang 2025 Berkurang Rp4,5 Miliar 

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Pemerintah Kota Pangkalpinang turut menghadapi dampak dari efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat.

Salah satu dampaknya adalah berkurangnya dana alokasi umum (DAU) untuk sektor pekerjaan umum sebesar Rp4,5 miliar.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Mie Go, Senin (17/2/2025).

Efisiensi anggaran sendiri tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang terbit pada 22 Januari 2025.

Menanggapi hal tersebut, Mie Go mengatakan pemerintah daerah akan menyesuaikan kondisi fiskal dengan langkah-langkah efisiensi yang lebih ketat.

"Kita akan menyesuaikan saja. Pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat ini tentu berdampak pada beberapa program yang sudah direncanakan, terutama di sektor pekerjaan umum," katanya.

Pemerintah Kota Pangkalpinang, lanjut Mie Go, juga dihadapkan pada tantangan defisit anggaran yang cukup besar di tahun 2025.

Kondisi ini makin diperberat dengan adanya penganggaran untuk pilkada ulang Kota Pangkalpinang yang akan digelar pada Agustus 2025, dengan total usulan anggaran dari penyelenggara sebesar Rp33,175 miliar.

Mie Go pun mengklaim Pemerintah Kota Pangkalpinang telah lebih dahulu melakukan efisiensi anggaran sebelum terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Sejumlah program dan kegiatan telah disesuaikan berdasarkan skala prioritas dalam pembahasan bersama DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan Badan Anggaran DPRD.

"Efisiensi dan rasionalisasi juga telah dilakukan berdasarkan hasil fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," ucap Mie Go.

Dia kembali mengatakan, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran ini, Pemerintah Kota Pangkalpinang harus melakukan berbagai penyesuaian agar program pembangunan tetap berjalan meskipun dengan keterbatasan anggaran.

Optimalisasi anggaran

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Abang Hertza menekankan pentingnya optimalisasi anggaran di tengah defisit yang dihadapi Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Ia juga menegaskan perlunya sinergi antara eksekutif dan legislatif agar kebijakan efisiensi anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Fokus kami adalah memastikan anggaran dialokasikan untuk program yang benar-benar memberikan manfaat. Kegiatan seremonial yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat sebaiknya dihilangkan," kata Hertza, Senin (17/2/2025).

Dia juga menyoroti besarnya beban anggaran akibat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Ulang Kota Pangkalpinang pada Agustus 2025.

Anggaran pilkada ulang tersebut diestimasikan sebesar Rp30 miliar-Rp33 miliar.

Untuk mengatasi tantangan itu, DPRD Kota Pangkalpinang berencana meminta dukungan dari pemerintah pusat, termasuk Kementerian Dalam Negeri, DPR RI, serta Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kami akan berupaya mengajukan dukungan pendanaan dari pusat karena beban pilkada ini cukup besar. Sinergi antara Pemkot Pangkalpinang dan DPRD menjadi kunci utama dalam mengatasi defisit anggaran ini," ujar Hertza. (t2)