Demi Pilkada Ulang Pangkalpinang Tahun 2025, Pemkot Perketat Efisiensi Anggaran

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang terpaksa melakukan efisiensi anggaran secara ketat untuk memastikan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ulang 2025 tetap berjalan. 

Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, M Unu Ibnudin mengungkapkan, langkah ini tidak mudah karena harus mengorbankan sejumlah program pembangunan masyarakat. "Kasihan masyarakat, seharusnya anggaran ini untuk kegiatan pembangunan. Tapi, demi Pilkada ulang, kami harus melakukan penyesuaian. Kami bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) berkomitmen untuk mengetatkan ikat pinggang agar anggaran bisa dialihkan," ujar Unu Ibnudin, Jumat (21/2).

Ia menegaskan, penghematan ini dilakukan secara menyeluruh, termasuk meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pangkalpinang untuk menyesuaikan kembali anggaran mereka.

"Kami berterima kasih kepada KPU dan Bawaslu yang sudah bersedia melakukan efisiensi lagi. Kami juga mohon pengertian dari semua pihak karena kondisi ini memang berat. Tapi, ini harus kita hadapi bersama," katanya.

Efisiensi ini semakin mendesak setelah adanya penyesuaian Dana Alokasi Umum (DAU) 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 29 Tahun 2025. Keputusan tersebut mengurangi alokasi anggaran Pemkot Pangkalpinang sebesar Rp4,5 miliar, yang sebelumnya dialokasikan untuk sektor Pekerjaan Umum.

"Kita kehilangan Rp4,5 miliar yang semula untuk pembangunan. Jadi, kita harus benar-benar selektif dalam mengalokasikan anggaran," jelas Unu Ibnudin.

Diketahui, Pemkot Pangkalpinang telah menganggarkan Rp24,8 miliar untuk Pilkada ulang 2025, yang akan dicairkan dalam tiga tahap. Dari total anggaran tersebut, KPU Kota Pangkalpinang mendapatkan Rp16,2 miliar, Bawaslu Rp5,1 miliar, sementara sektor pengamanan melibatkan TNI dan Polri masing-masing Rp1,5 miliar dan Rp1,9 miliar.

Unu menegaskan, meskipun kondisi keuangan daerah sedang sulit, Pemkot tetap berusaha memastikan Pilkada ulang berjalan dengan baik. Namun, ia juga berharap ada dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi agar beban APBD tidak semakin berat.

"Kami sudah melakukan berbagai penghematan, tapi kalau ada bantuan dari pusat atau provinsi, tentu akan lebih meringankan. Dengan atau tanpa itu, kita harus tetap memastikan Pilkada berjalan dengan baik agar Pangkalpinang segera memiliki kepala daerah definitif," pungkasnya. (t2)

Tandatangani NPHD Pilkada Ulang 2025
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Pangkalpinang resmi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ulang tahun 2025, di Smart Room Center (SRC) Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Jumat (21/2).

Penandatanganan ini melibatkan KPU Kota Pangkalpinang, Bawaslu Kota Pangkalpinang, serta Polresta Pangkalpinang. Total anggaran yang dialokasikan untuk Pilkada ulang ini mencapai Rp24,8 miliar, yang akan dicairkan dalam tiga tahap.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, M Unu Ibnudin menegaskan, meskipun kondisi keuangan daerah terbatas, pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan Pilkada ulang tetap berjalan aman dan kondusif.

"Kita semua tahu bahwa Pilkada ulang 2025 harus tetap terlaksana meski dengan berbagai keterbatasan. Kami mohon dukungan semua pihak agar pelaksanaannya berjalan lancar, aman, dan partisipasi masyarakat tetap tinggi," ujar Unu Ibnudin.

Ia juga menyoroti bahwa hingga saat ini, pendanaan Pilkada ulang masih sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang. "Untuk sementara, anggaran ini masih berasal dari APBD. Kami tetap berharap adanya dukungan dari pemerintah provinsi maupun pusat agar beban daerah bisa lebih ringan. Tetapi sambil menunggu keputusan, kita harus tetap bergerak," tambahnya.

Dari total Rp24,8 miliar yang dialokasikan, anggaran terbesar diperuntukkan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang sebesar Rp16,2 miliar. Sementara Bawaslu mendapatkan Rp5,1 miliar, dan sektor pengamanan yang melibatkan TNI dan Polri masing-masing memperoleh Rp1,5 miliar dan Rp1,9 miliar.

Menurut Unu, pencairan dana ini akan dilakukan dalam tiga tahap. Saat ini, pemerintah daerah tengah mengupayakan agar pendanaan dapat segera terealisasi tanpa mengganggu program lain yang sudah berjalan. "Kami harus melakukan efisiensi dari kegiatan lain karena ini tidak masuk dalam perencanaan awal. Namun, kami pastikan bahwa segala kebutuhan Pilkada ulang tetap terpenuhi," tegasnya. (t2)