TAPD Bangka Selatan Masih Fokus Lakukan Refocusing Anggaran

TOBOALI, BABEL NEWS - Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan telah mengambil langkah strategis imbas pemangkasan anggaran sesuai Intruksi Presiden. Kini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sedang melakukan tahapan refocusing alias memfokuskan ulang anggaran yang akan berdampak terhadap kebijakan diambil nantinya. Di dalamnya meliputi sistem dan jadwal kerja bagi pegawai, baik ASN maupun non-ASN.

Salah satunya memastikan masih tetap menerapkan sistem lima hari kerja bagi aparatur sipil negara (ASN) di daerah itu. Kebijakan tersebut diambil guna memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat setempat. Dipastikan pelayanan dasar bagi masyarakat tidak akan terimbas dalam pemangkasan anggaran yang tengah dilakukan.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Hefi Nuranda mengatakan, hingga pekan keempat Februari 2025 pihaknya belum menerapkan sistem kerja Work From Anywhere (WFA) alias bekerja dari mana saja dan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi kalangan pegawai ASN. Termasuk penerapan kebijakan tiga hari kerja dampak penerapan regulasi dari pemerintah pusat. 

"Sambil menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat kami saat ini masih menerapkan work from office (WFO-Red) atau bekerja dari kantor selama lima hari kerja," kata Hefi Nuranda, Senin (24/2).

Menurutnya, pemerintah daerah sangat tanggap dalam melakukan penghematan postur APBD. Dengan mencermati penggunaan dana operasional dan pendukung lainnya yang tidak berdampak langsung bagi ekonomi produktif masyarakat. Dari hasil refocusing anggaran akan dipertimbangkan kebijakan penggunaan anggaran. Bahkan pemerintah daerah sudah melakukan adaptasi mengenai kondisi keuangan saat ini.

Salah satunya memanfaatkan sistem digitalisasi untuk kegiatan pekerjaan pegawai sehari-hari. Misalnya sistem absensi online termasuk agenda rapat yang dilakukan dalam jaringan alias daring. 

Begitu pula surat-menyurat langsung dari aplikasi Srikandi dan tanda tangan dokumen sudah dilakukan secara elektronik. Selain itu, beberapa layanan publik sektor kesehatan, pendidikan dan sektor lainnya sudah mulai diterapkan layanan berbasis aplikasi digital.

"Misalnya pelayanan di RSUD Junjung Besaoh, juga saat proses penerimaan peserta didik baru (PPDB-Red), pelayanan kependudukan dan perizinan sudah berbasis OSS. Semua dilakukan secara online," jelas Hefi Nuranda.

Di sisi lain sambung dia, setelah refocusing baru akan terlihat postur APBD apakah dimungkinkan penerapan WFA dan WFH atau sistem tiga hari kerja di kantor bagi ASN. Akan tetapi apapun sistem kerjanya pemerintah daerah tidak akan mengurangi kualitas pelayanan publik maupun kinerja pemerintah. 

Termasuk budaya kerja pegawai, infrastruktur serta sarana dan prasarana pendukung. Secara struktur ditegaskannya, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan sudah siap menerapkan sistem tiga hari kerja.

"Saya rasa menjadi terobosan luar biasa untuk kita semua di tengah-tengah keterbatasan. Terpenting pelayanan publik dapat terlayani maksimal dan kinerja pegawai tetap konsisten dan tidak ada penurunan," ujarnya.

Diakui Hefi Nuranda, penerapan WFH maupun WFA sudah pernah dilakukan ketika pandemi Covid-19 melanda beberapa tahun silam. Jika kebijakan sistem kerja itu kembali diterapkan, pelayanan publik tidak akan berdampak signifikan, hanya perlu penyesuaian kembali. 

Peran pimpinan perangkat daerah dalam pengawasan pengawasan harus diperkuat dengan pelaporan harian. "Sementara untuk WFH dan WFA masih kita telaah lebih lanjut. Karena tidak tidak semua perangkat daerah bisa diberlakukan WFH atau WFA," ujar Hefi Nuranda. (u1)