Pemkab Bangka Selatan Komitmen Wujudkan Pemerintah Bebas Praktik Korupsi

TOBOALI, BABEL NEWS - Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan bersih dan bebas dari praktik korupsi. Kolaborasi dan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, lembaga pengawas dan masyarakat menjadi kunci utama mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good government. Targetnya dapat mewujudkan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi.

Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi mengatakan, pihaknya saat ini tengah fokus kepada perbaikan indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2025. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menindak segala bentuk korupsi. Terutama demi mewujudkan wilayah yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

"IKPD merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam mencegah tindak pidana korupsi. Sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan," kata Debby Vita Dewi, Kamis (6/3).

Menurutnya, IPKD MCP merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Terutama guna memantau dan mengevaluasi upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Indikator dalam IPKD MCP mencakup delapan fokus area, mulai dari aspek perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik hingga pengawasan.

"Penyelenggaraan pemerintah bersih dan bebas dari korupsi merupakan syarat penting untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi," tegas Debby Vita Dewi.

Di sisi lain sambung dia, guna mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi perlu adanya dukungan maupun kontribusi dari semua pihak. Terutama seluruh unsur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, baik dari unsur eksekutif maupun legislatif. 

Oleh karena itu, Debby Vita Dewi mengajak semua pihak bersama-sama dengan jajaran pemerintah daerah untuk mewujudkan komitmen antikorupsi. "Mari kita sama-sama membangun sinergi, menegakkan integritas dan mengutamakan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan," ujarnya.

Debby menargetkan Kabupaten Bangka Selatan menjadi kawasan bebas korupsi dan nepotisme serta bisa meningkatkan IPKD. Caranya dengan tetap mengedepankan reformasi birokrasi dan peningkatan transparansi kepada publik. Ia menyatakan pengawasan dan upaya pencegahan akan terus diperkuat agar program pembangunan dapat berjalan sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik.

"Sehingga pembangunan daerah berjalan optimal dan tepat sasaran," pungkas Debby Vita Dewi. (u1)