Belanja Perjalanan Dinas Diefisiensi, Pemkot Pangkalpinang Berharap Bisa Hemat Rp7 Miliar        

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Pemerintah Kota Pangkalpinang telah menyiapkan sejumlah skenario untuk menekan defisit APBD 2025 sebesar Rp8,6 miliar.

Salah satunya, mengefisiensi belanja perjalanan dinas yang diharapkan bisa menghemat Rp7,1 miliar. 

Demikian disampaikan Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Pangkalpinang, Muhammad Yasin, Rabu (23/4/2025).

Selain itu, kata Yasin, Pemerintah Kota Pangkalpinang juga berharap adanya tambahan dana dari dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pendapatan dari pajak rokok, dan pengurangan belanja operasional aparatur sipil negara (ASN) non-efektif.

"Dalam kondisi ini, setiap rupiah menjadi berarti. Kita juga menunggu realisasi penerimaan dari bagi hasil pajak provinsi dan over target, yang bisa membantu menutup sebagian kekurangan," kata Yasin.                

Pihaknya pun berharap, target pendapatan tahun ini bisa terealisasi 100 persen.

Jika tidak, skenario defisit akan menjadi lebih berat dan memaksa Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan pemangkasan anggaran pada program-program nonprioritas.

"Kita butuh sinergi dari seluruh OPD (organisasi perangkat daerah) untuk menahan belanja yang tidak mendesak. Tahun ini bukan tahun belanja, tetapi tahun konsolidasi fiskal," ujar Yasin.

Perjuangkan dana hibah

Sebelumnya diberitakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang tahun 2025 mengalami defisit sebesar Rp8 miliar.

Untuk menutup defisit ini, pemerintah kota setempat sedang berjuang mendapatkan dana hibah setidaknya Rp10 miliar.

"Setelah dimaksimalkan dari sisi pendapatan dan efisiensi kegiatan, ternyata kita masih minus (defisit) Rp8 miliar. Ini masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama," kata Penjabat Wali Kota Pangkalpinang Unu Ibnudin usai memimpin coffee morning di Balai Besar Betason, lantai 1, kantor Wali Kota Pangkalpinang, Selasa (22/4/2025).

Pihaknya, lanjut Unu, tengah berjuang mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun pemerintah pusat.

"Kami sedang berjuang mendapatkan hibah minimal Rp10 miliar,” ucapnya.

Menurut Unu, jika hal itu berhasil, bisa menutup defisit APBD 2025.