DPRD Bangka Selatan Dorong OPD Efektifkan Medsos

TOBOALI, BABEL NEWS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan, meminta perangkat daerah di lingkungan pemerintah setempat meningkatkan keterbukaan informasi publik. Caranya dengan mengaktifkan penggunaan platform media sosial di setiap perangkat daerah. Keterbukaan informasi publik diklaim bisa memperkuat sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, terutama soal kebijakan dan anggaran daerah.

Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan Fraksi Partai Demokrat, Sandi mengatakan, laju digitalisasi yang terus meningkat berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial dan politik. Maka dari itu, pentingnya setiap perangkat daerah menggunakan media sosial untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik. 

"Kami mendorong seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan untuk aktif menggunakan media sosial sebagai pertanggungjawaban kinerja yang akuntabel, transparan dan efektif," kata Sandi, Rabu (7/5).

Menurutnya, keterbukaan informasi sangat penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah. Misalnya, berbagai keluhan masyarakat kini telah bisa disampaikan langsung kepada Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid dan Debby Vita Dewi lewat media sosialnya masing-masing. Bahkan keluhan tersebut direspons dan ditindaklanjuti secara cepat oleh kepala daerah.

"Artinya apa, medsos ini sangat efektif, dari semua kalangan masyarakat bisa mengakses langsung ke kepala daerah tanpa dibatasi dengan protokol yang ada," ucap Sandi.

Diakuinya, melalui pemanfaatan media sosial dapat memperkuat partisipasi publik, meningkatkan transparansi serta mempercepat respon terhadap masalah yang muncul. Dengan demikian, bermedia sosial tidak hanya mempermudah komunikasi. Namun juga membantu membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

"Kami ingin perangkat daerah mengunggah prestasi kinerja mereka. Supaya masyarakat juga tahu, kita ini semua memang bekerja keras demi kesejahteraan masyarakat," sebutnya. 

Sandi menekankan informasi yang transparan dan mudah diakses bukan hanya sebagai hak warga negara. Melainkan alat pengawasan terhadap kinerja pemerintah. "Jadi mulai sekarang kami berharap semuanya terbuka dan akuntabel lah, jangan lagi ada istilah udang dibalik batu," pungkas Sandi. (u1)