Pemkab Bangka Selatan Siapkan 4 Misi Pembangunan, Riza Optimistis RPJMD Terwujud

TOBOALI, BABEL NEWS - Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan optimistis visi dan empat misi pembangunan di daerah itu mampu terwujud. Hal itu sebagaimana rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. 

Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid mengatakan, terdapat empat misi pembangunan yang disusun dalam RPJMD tahun 2025-2029. Empat misi tersebut guna mendukung terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, lestari dan berkeadilan pada lima tahun ke depan. 

Indikator kinerja utama pembangunan strategi pembangunan prioritas, program serta skenario pembiayaan realistis telah ditetapkan guna mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan. "RPJMD ini juga akan menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan turunan seperti rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah daerah tahunan," kata Riza Herdavid, Rabu (11/6).

Riza Herdavid merinci misi pertama dalam RPJMD yakni mewujudkan pembangunan sosial yang inklusif. Yaitu pembangunan yang menekankan pentingnya pelibatan seluruh segmen masyarakat. Terutama bagi kelompok marginal, miskin dan rentan. Sekaligus kepemilikan akses yang sama dan mendapatkan manfaat dari peluang yang tercipta dari inisiatif pembangunan. 

Kedua, mewujudkan pertumbuhan dan produktivitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini merupakan pondasi fundamental untuk membangun ekonomi Kabupaten Bangka Selatan yang tangguh dan berkeadilan dengan mengedepankan inklusivitas dan keberlanjutan. 

Pertumbuhan ekonomi dapat membuka peluang kerja luas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian alam sebagai modal utama pembangunan jangka panjang. Sinergi antar pemerintah dunia usaha masyarakat dan akademisi sangat dibutuhkan untuk memastikan misi ini terwujud secara optimal.

"Ketersediaan infrastruktur yang andal merupakan kunci utama dalam mewujudkan pertumbuhan dan produktivitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Riza Herdavid.

Adapun target pemerintah daerah dan tingginya ekspektasi masyarakat atas layanan infrastruktur yang andal tentu harus direspon dengan sebaik-baiknya. Perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang dan terpadu dari berbagai sektor kemih menciptakan kawasan yang tidak hanya terbangun. Melainkan juga terintegrasi, sehingga mampu berkembang dan memberi manfaat untuk memaksimalkan kepada masyarakat. 

Untuk menjamin keberhasilan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, pemerintah daerah melakukan peningkatan keterpaduan rencana dan program berbasis pendekatan wilayah. Pengembangan infrastruktur harus mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah dan kapasitas daya dukung lingkungan melalui kajian lingkungan hidup strategis. 

Misi ketiga, mewujudkan tata kelola yang berintegritas inovatif dan adaptif. Supaya agenda transformasi tata kelola dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mempercepat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Baik dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas inovatif dan adaptif sampai dengan level pemerintahan desa. Termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik, modernisasi, manajemen kepegawaian serta restrukturisasi.

"Juga downsizing (Perampingan-Red) dan rightsizing (Restrukturisasi-Red) perubahan manajemen dan organisasi rekayasa proses administrasi pemerintahan anggaran berbasis kinerja program dan proses perencanaan yang partisipatif," jelasnya.

Dalam rangka mendukung peningkatan tata ruang pemerintahan yang akuntabel dan efektif melayani rakyat penting adanya pemanfaatan teknologi informasi secara lebih optimal. Perwujudan e-government sudah menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah murah cepat dan transparan. Termasuk membuka akses informasi publik dan mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan.

Misi keempat mewujudkan stabilitas kewilayahan yang berkualitas dan berketahanan ekologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam. Stabilitas kewilayahan memiliki makna upaya meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kelanjutan sarana dan prasarana kewilayahan. Memantapkan ketahanan sosial, budaya, energi, air dan kemandirian pangan serta berketahanan ekologi.

"Langkah ini untuk menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam," kata Riza Herdavid. (u1)