3.951 Anak Putus Sekolah, Pemkab Bangka Barat Berupaya Tuntaskan Permasalahan Pendidikan

MENTOK, BABEL NEWS - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat mencatat, ada 3.951 anak di wilayahnya yang putus sekolah. Hal ini menjadi potret dan pekerjaan rumah sektor pendidikan di Negeri Sejiran Setason.

Plt Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Bangka Barat, Henky Wibawa mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat masih berupaya menuntaskan permasalahan anak tidak sekolah (ATS) yang jumlahnya mencapai ribuan. "Saat ini sedang dilakukan verifikasi dan validasi oleh desa dan kelurahan. Mudah-mudahan datanya menjadi sedikit," kata Henky Wibawa, Jumat (13/6).

Diakuinya, terdapat dua kategori anak tidak sekolah. Yang pertama angka drop out atau putus sekolah dalam pendidikan. Kemudian kedua LTM, artinya lulus tetapi tidak melanjutkan.

Menurut Henky Wibawa, penyebab anak tidak sekolah bermacam-macam, antara lain faktor ekonomi hingga pernikahan dini. "Faktor ekonomi terkait dengan biaya pendidikan. Bisa saja ini terutama di tingkat sekolah menengah atas ini menjadi problem beberapa anak putus sekolah masih ada terjadi di kita," ujarnya.

Ia menjelaskan, ada juga siswa tidak sampai lulus SLTA karena sudah merasa nyaman mencari nafkah sendiri membantu orang tua, sehingga mengabaikan pendidikan selanjutnya. "Kemudian faktor pernikahan dini juga masih ada, menjadi bagian dalam penyebab anak tidak sekolah. Di sinilah peran pemerintah khususnya bagaimana nantinya kita akan melakukan pendataan," katanya.

Dirinya meminta lurah dan kepala desa untuk melakukan pendataan anak tidak sekolah. Target yang dibidik yakni usia 6-21 tahun. Dari data tersebut anak tidak sekolah akan disalurkan agar mengikuti pendidikan. 

"Jadi usia 6 sampai 21 tahun itu masih menjadi target kita tapi masih dalam usia sekolah dan ini tidak boleh kita tinggalkan satupun. Karena ini terkait juga nanti berpengaruh terhadap capaian angka rata-rata lama sekolah warga masyarakat di Kabupaten Bangka Barat," jelasnya.

Ia menambahkan, anak tidak sekolah yang telah didata akan disalurkan ke dalam pendidikan kesetaraan ataupun sekolah alam. Sehingga masuk ke dalam sistem pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Bangka Barat, Markus meminta akses pendidikan di wilayahnya dapat merata. Hal ini disampaikannya saat membuka rapat koordinasi program wajib belajar 13 tahun dan penanganan anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Bangka Barat, Kamis (12/6) pagi.

Diketahui, program wajib belajar 13 tahun akan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025/2026.  Program ini merupakan perluasan dari program wajib belajar sebelumnya, yang mencakup Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Tujuan dari program ini, memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan minimal selama 13 tahun, termasuk satu tahun pendidikan prasekolah. 

Markus mengatakan, satu tahun prasekolah bukan sekadar masa pengenalan belajar, melainkan pondasi krusial bagi perkembangan kognitif sosial dan emosional anak. Diakuinya, intervensi pendidikan pada usia dini ( PAUD) memiliki dampak jangka panjang terhadap setiap persiapan belajar, partisipasi pendidikan dan bahkan produktivitas ekonomi di masa depan. 

"Kita perlu menjamin kualitas pendidikan PAUD aksesnya merata di daerah terpencil serta kurikulum yang relevan dan kontekstual," ujar Markus.

Menurutnya, kebijakan wajib belajar 13 tahun dengan memasukkan satu tahun prasekolah sebagai langkah strategis. "Sehingga patut diapresiasi dan didukung oleh semua pihak, baik dari kalangan akademik, praktisi maupun masyarakat luas," jelasnya. (riu)