DPRD Soroti Rangkap Jabatan OPD, Bupati Bangka Barat Bakal Segera Evaluasi

MENTOK, BABEL NEWS - Sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, saat ini diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt). Kondisi ini tidak hanya terjadi di tingkat pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi merambah hingga ke posisi asisten hingga posisi lainnya.

Anggota DPRD Bangka Barat, Deddi Wijaya mengatakan, dalam konteks pengangkatan jabatan tentunya menjadi kewenangan atau hak prerogatif bupati. "Saya memberikan dukungan kepada bupati untuk segera mengoptimalkan pelayanan masyarakat maupun pelayanan administrasi di lingkungan Pemkab Bangka Barat ini," kata Deddi Wijaya, Selasa (17/6).

Namun diakuinya, diketahui bersama warisan kepala daerah sebelumnya banyak jabatan strategis yang kosong atau tidak ada kepala dinas definitif menjabat sekarang. "Jadi hanya bersifat pejabat sementara sebagai Plt, sehingga banyak rangkap jabatan, kalau dibiarkan banyak yang rangkap jabatan seperti ini apakah ini bisa melayani masyarakat dengan optimal," ujarnya.

Menurut Deddi Wijaya, satu orang ASN pegang dua jabatan, harus dapat membagi waktu untuk mengurus dua instansi yang dipegangnya. "Jadi mereka belum tentu bisa bekerja secara maksimal dan juga dapat menghambat kinerja kepala dinas tersebut," jelasnya.

Dari alasan itu, Deddi Wijaya mendukung bupati untuk segera mengisi jabatan yang strategis di Pemkab Bangka Barat. "Saya percaya Bangka Barat ini sangat banyak pegawai berkompeten dan bekerja menjalankan visi misi bupati dan wakil bupati saat ini," harapnya.

Bupati Bangka Barat, Markus mengakui, memang terdapat 9 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengalami kekosongan. Sehingga harus segera mungkin diisi pejabat definitif.

"Kita tahu sekarang ini, ada posisi kosong kurang lebih 9 untuk eselon II. Ini harus segera ditindaklanjuti, karena kita ingin menjalankan visi misi kita. Tentunya harus memiliki tim yang baik di pemerintahan daerah," kata Markus.

Ia menegaskan, bakal melakukan penataan organisasi, dan rotasi nantinya. "Intinya jangan sampai untuk kepegawaian kita ini kebanyakan kosong. Inikan kurang baik," ujarnya.

Markus menambahkan, untuk kriteria khusus pejabat definitif bakal dilihat dari hasil evaluasi. "Kriteria khusus, nanti kita lihat dari hasil evaluasi kinerja, karena ada tim untuk menilai kinerja. Dari situ kita bisa lihat. Kita pilih yang terbaik lah, bisa membantu untuk membangun Kabupaten Bangka Barat yang kita cintai ini," harapnya. (riu)