Belitung Timur Canangkan Gerakan Sadar Tertib Arsip Nasional

MANGGAR, BABEL NEWS - Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mencanangkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip sebagai bagian dari komitmen daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel. 

Pencanangan dilakukan di Ruang Rapat Bupati Belitung Timur, Senin (30/6/2025) lalu.

Hadir pada kesempatan ini Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten, pimpinan perangkat daerah, camat, kepala desa, arsiparis, dan pengelola arsip di Kabupaten Belitung Timur.

Pencanangan tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta kebijakan strategis Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam mendorong kesadaran kolektif terhadap pentingnya pengelolaan arsip sebagai aset strategis bangsa.

Kamarudin Muten yang akrab disapa Afa menekankan pentingnya tertib arsip sebagai pilar utama dalam menjaga memori organisasi dan menjaminp keberlangsungan pemerintahan yang baik.

“Arsip bukan sekadar dokumen, tetapi bukti sah dan legal dari setiap proses administrasi dan kebijakan pemerintah. Dengan gerakan sadar tertib arsip ini, kita ingin menumbuhkan budaya tertib dokumen dan informasi, baik di lingkungan OPD (organisasi perangkat daerah) maupun sampai ke tingkat desa,” katanya.

Gerakan Sadar Tertib Arsip tersebut fokus pada tiga hal.

Pertama, membangun kesadaran dan budaya arsip yang diwujudkan melalui  edukasi, pelatihan, dan pembinaan kearsipan yang berkelanjutan bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan pengelola arsip. 

Kedua, penguatan sistem dan teknologi kearsipan dengan mendorong penggunaan aplikasi Srikandi dan pengelolaan arsip berbasis digital.

Ketiga, menegakkan aturan kearsipan dengan mewajibkan pemenuhan instrumen kearsipan, seperti kode klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, dan daftar arsip di setiap perangkat daerah. 

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur, Mudiarsono, mengatakan, pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip menjadi titik awal untuk memperkuat program pembinaan dan pengawasan kearsipan di seluruh jajaran pemerintahan, serta mendorong integrasi pengelolaan arsip di tingkat desa.

“Kami akan terus bersinergi dengan semua pihak agar pengelolaan arsip tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi menjadi bagian dari budaya kerja yang profesional,” kata Mudiarsono. (y1)