Evaluasi Program Berobat Gratis, Pemkab Bangka Barat Nunggak Rp12 Miliar ke BPJS Kesehatan

MENTOK, BABEL NEWS - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, memiliki tunggakan utang kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp12 miliar. Utang tersebut berasal dari kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang belum dibayarkan pada masa kepemimpinan bupati dan wakil bupati sebelumnya, untuk program berobat gratis di Kabupaten Bangka Barat.

Bupati Kabupaten Bangka Barat, Markus, mengatakan, program berobat gratis di 2025 masih dilanjutkan. Tetapi ke depan bakal dilakukan evaluasi oleh Pemkab Bangka Barat. "Berobat gratis tahun ini berjalan. Tapi untuk ke depan akan kami evaluasi dengan perbaikan perbaikan. Akan kita evaluasi bagaimana bagusnya bagaimana modelnya yang terbaik," kata Markus, Selasa (8/7).

Menurutnya, saat ini saja pemerintah daerah masih menanggung utang BPJS Kesehatan berjumlah kurang lebih Rp12 miliar. Sehingga persoalan ini menjadi beban APBD selama tahun berjalan. 

"Kita masih utang di tahun 2025 kurang lebih Rp12 miliar sudah empat bulan kita menunggak. Nah ini salah satu untuk menutupi defisit ini kita sudah mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak mendesak," jelasnya.

Kemudian, ditambah lagi dengan utang kurang lebih Rp48, 5 miliar dengan pihak ketiga yang telah menyelesaikan sejumlah proyek di tahun 2024 yang menjadi beban APBD 2025.  

Karena itu, Markus mengakui, pemerintah daerah berusaha mencari jalan keluar agar defisit yang mengintai tidak terlalu besar. Satu di antaranya, dengan pemangkasan tambahan penghasilan pegawai (TPP) PNS di lingkungan Pemkab Bangka Barat. 

"Jadi dalam satu bulan ini kita berjibaku bagaimana solusinya untuk menyelesaikan defisit anggaran yang berjalan ini. Mau tidak mau, saya sampaikan ke pegawai, bahwa salah satu menutupi defisit dengan berat hati, kita menyesuaikan TPP nanti dari atas sampai ke paling bawah akan dihitung persentasenya. Sementara PPPK tidak ada penyesuaian," katanya.

Ia juga menilai, persoalan keuangan Pemkab Bangka Barat terjadi karena kurang cermatnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun anggaran di tahun 2024. "Saya katakan dan sudah mempelajari dan mencermati. Kurang cermatnya TAPD kita menyusun anggaran di 2024. Sehingga munculnya utang sebesar ini, sehingga membebankan APBD 2025," ujarnya.

Sebelumnya diketahui, kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat (Babar) dikabarkan sedang tidak baik-baik saja. Imbasnya Bupati Bangka Barat, Markus berencana memotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi seluruh aparatur sipil negera ASN.

Kebijakan ini terpaksa diambil Markus yang baru dilantik sebagai Bupati Bangka Barat pada 2 Juni 2025 lalu, menyusul adanya warisan utang sangat besar mencapai puluhan miliar yang harus dibayarkan pada tahun 2025.

Di antaranya utang Rp48,5 miliar harus dibayarkan Pemkab Babar ke pihak ketiga yang telah menyelesaikan sejumlah proyek tahun 2024 dan utang Rp12 miliar kepada BPJS Kesehatan di tahun anggaran berjalan 2025.

"Ada penyesuaian TPP, karena melihat kondisi keuangan kita. Salah satu penyebabnya karena kita ada utang di APBD 2024, kurang lebih Rp48,5 miliar ke pihak ketiga dan juga ada utang BPJS Kesehatan kurang lebih Rp12 miliar. Jadi, mau tidak mau setelah saya pikir satu bulan ini, secara matang, terpaksa kami harus menyesuaikan TPP ASN," kata Markus, Senin (7/7).

Sebagai, Bupati Bangka Barat, dirinya harus mengambil kebijakan ini. "Saya sebagai pimpinan sekarang ini mau tidak mau harus mengambil kebijakan yang cepat dan tepat. Ini pun, masih defisit kurang lebih Rp52 miliar tahun ini. Defisit berjalan di 2025 dan utang tahun kemarin dibayar tahun ini, menyebabkan menyedot anggaran 2025. Ini menjadi pilihan untuk menyesuaikan," jelasnya. (riu)