Pertahankan Nasib Honorer Non-Database Tahun 2026, DPRD Siap Berkoordinasi dengan Bupati

SUNGAILIAT, BABEL NEWS - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka, Jumadi memastikan akan mempertahankan nasib honorer non-database BKN di wilayahnya. Pasalnya, kepastian nasib sebanyak 906 orang tenaga honorer non-database tersebut hanya bertahan sampai Desember 2025. Sedangkan untuk tahun 2026, belum ada kejelasan terkait status mereka apakah masih akan dipertahankan atau justru dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Jumadi menyebut, pihaknya dari DPRD akan mensupport bupati terpilih nantinya untuk mempertahankan para honorer tersebut. "Itu kita akan tetap mempertahankan mereka, nanti kita akan berkoordinasi dengan bupati definitif, setelah dilantik, kita akan fokuskan untuk anggaran 2026 tetap akan kita siapkan," kata Jumadi, Sabtu (27/9).

Pihaknya juga akan berkonsultasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenpan-RB untuk meninjau dari sisi regulasi yang ada. Dirinya menegaskan, DPRD Bangka akan terus mengawal nasib honorer non-database BKN tersebut dari sisi anggaran.

"Kita akan kawal, kita akan siapkan untuk anggaran di tahun 2026. Jadi yang 906 orang tenaga honorer non-database itu kita akan tetap pertahankan mereka," tegasnya.

Dirinya juga mengakui, telah berkoordinasi dengan calon Bupati Bangka peraih suara terbanyak pada Pilkada 2025 lalu untuk bersama-sama mengawal dan mempertahankan nasib honorer tersebut. "Saya sudah komunikasi supaya satu suara untuk mempertahankan nasib honorer untuk tahun 2026 nanti," jelasnya.

Sebelumnya, rasa was-was dan khawatir menggambarkan nasib para honorer non-database BKN yang bertugas di wilayah Pemerintahan Kabupaten Bangka. Kejelasan akan nasib mereka masih menggantung, paling tidak hingga bulan Desember 2025. Tahun berikutnya, tidak ada yang tahu akan seperti apa nasib mereka. "Katanya sampai Desember ini masih aman," kata seorang honorer non-database BKN, Jumat (26/9).

Honorer yang bertugas di Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka itu mengaku khawatir dengan nasibnya ke depan. Pria yang sudah bekerja sebagai honorer di Pemkab Bangka selama kurang lebih empat tahun terakhir ini pun berharap pemimpin Kabupaten Bangka yang dilantik secara definitif ke depannya dapat mempertahankan nasib para honorer sepertinya.

"Jujur khawatir, nunggu bupati definitif nanti gimana. Kami khawatir lah kalau di PHK (dipecat-red) semua, was-was," ujarnya.

Berdasarkan data yang diterima dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Bangka, total ada sebanyak 906 orang honorer non-database BKN yang terdata bekerja di lingkungan Pemerintahan Kabupatan Bangka.

Data per tanggal 31 Agustus 2025 tersebut memuat rincian, 103 orang tenaga kebersihan, 21 orang sopir, 27 orang tenaga keamanan, 507 orang tenaga teknis, 74 orang nakes dan 174 orang guru. Sebanyak 906 orang tersebut tersebar hampir di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Bangka.

Sekretaris BKPSDMD Bangka, Novita mengatakan, 906 orang tenaga honorer non-database BKN tersebut tidak bisa ikut PPPK paruh waktu lantaran sebelumnya tidak ikut seleksi PPPK penuh waktu tahap II. "Tidak bisa diusulkan karena mereka tidak ikut seleksi PPPK yang di tahap II," jelas Novita.

Novita menyebut, para honorer ini masih akan dipertahankan hingga Desember 2025. Pasalnya, gaji terhadap honorer tersebut memang sebelumnya telah dianggarkan selama 12 bulan sejak awal tahun 2025 lalu. "Nasib mereka sepertinya sampai Desember (2025-red) masih bisa dipastikan masih kerja. Tapi kalau tahun depan, belum bisa jawab, paling tanya ke Pak Sekda saja," ungkapnya.

Pj Sekda Kabupaten Bangka, Thony Marza mengaku. terkait nasib 906 orang honorer non-database tersebut masih akan dikonsultasikan dulu ke pemerintah pusat. "Itu masih mau dikonsultasikan dulu. Dikonsultasikan dulu ke pusat," ujarnya. (u2)