Oknum ASN Diduga Pungli Bantuan UMKM, Bupati Bangka Selatan Langsung Sidak Kantor OPD

TOBOALI, BABEL NEWS - Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid tiba-tiba melakukan inspeksi mendadak di kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMINDAG) Kabupaten Bangka Selatan, Senin (20/10) pagi. Tanpa pengawalan resmi serta langkah cepat, Riza Herdavid membuka satu per satu ruangan.

Kedatangannya ini, mencari sosok yang diduga bermain-main dengan bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Namun pegawai berstatus aparatur sipil negara (ASN) yang dicari tak kunjung muncul. Pegawai tersebut diduga terlibat dalam dugaan penyimpangan bantuan justru tidak masuk kerja saat inspeksi mendadak (Sidak) dilakukan.

Riza Herdavid mengaku berang dengan adanya berbagai aduan dan informasi yang masuk dari warganet melalui media sosialnya. Sedikitnya lima orang warga telah menyampaikan keluhan melalui media sosial terkait dugaan adanya oknum yang meminta imbalan alias pungutan liar (Pungli). Khususnya terkait bantuan permodalan senilai Rp1 juta yang disuntikkan bagi 430 orang pelaku UMKM pada Selasa (14/10).

"Memang ada oknum yang mencoba bermain-main dengan bantuan modal bagi pelaku UMKM. Saya coba sidak, ternyata pegawai tersebut tidak masuk kerja," kata Riza Herdavid.

Tak ingin membiarkan kasus ini berlarut Riza Herdavid langsung memerintahkan Kepala DKUKMINDAG Kabupaten Bangka Selatan untuk memberi tindakan awal berupa surat peringatan (SP-1) disiplin bekerja. 

Riza Herdavid menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa berhenti hanya di sanksi kedisiplinan. Karena laporan berasal dari masyarakat, maka harus ditangani secara investigatif dan transparan.

Dirinya turut memanggil Inspektorat dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) setempat. Dua dinas tersebut diinstruksikan agar segera melakukan investigasi internal guna mendalami laporan masyarakat lewat media sosial. Bukti-bukti hingga kini sedang dikumpulkan oleh tim untuk tindakan lebih lanjut.

"Harapan saya semoga laporan dari masyarakat ini enggak benar. Kalaupun laporan ini benar, saya minta inspektorat dan dinas kepegawaian bertindak saja secara regulasi kena sanksi ringan berat atau sedang tergantung kesalahan," tegas Riza Herdavid.

Diketahui, program bantuan UMKM ini sudah berjalan sejak periode pertamanya menjabat sebagai kepala daerah bersama Debby Vita Dewi. Baru kali ini muncul laporan ada pemotongan bantuan UMKM seperti ini. 

Dari lima laporan sebagian pelaku UMKM mengaku ada dugaan pungutan atau permainan dalam penyaluran bantuan. Walaupun bantuan modal dikirim melalui rekening masing-masing penerima, terdapat sejumlah oknum yang diduga melakukan pungli. 

Oknum pegawai tersebut meminta imbalan sebesar Rp200 ribu sampai Rp300 ribu sebagai upah atas meloloskan pelaku UMKM bisa mendapatkan bantuan modal senilai Rp1 juta. Dana tersebut diminta dengan dalih pembelian materai hingga pembuatan berkas-berkas tertentu. 

Bahkan ada pula laporan bahwa penerima bantuan bukan berasal dari pelaku UMKM, melainkan pihak lain yang tidak berhak. Meskipun begitu, semua laporan tersebut akan diklarifikasi melalui investigasi resmi. "Untuk bukti sedang kami cari. Segala laporan harus kita teliti betul dan hati-hati. Kita tunggu sama-sama agar yang menjadi hak rakyat nih memang diterima oleh rakyat," ucapnya.

Riza Herdavid turut membuka kemungkinan bahwa masih ada oknum yang melakukan penyimpangan bukan berasal dari kalangan ASN. Jika demikian, langkah hukum luar instansi bisa ditempuh guna memberikan efek jera. 

Sementara ini, tindakan sanksi terhadap oknum ASN masih pada tahap kedisiplinan karena ketidakhadiran saat sidak. Ia turut mengingatkan agar seluruh aparatur dan pihak terkait menjaga integritas program bantuan rakyat.

"Kalau sekarang sanksi disiplin karena saat sidak tidak masuk kerja. Untuk SP laporan belum ada, karena sifatnya masih investigasi," pungkas Riza Herdavid. (u1)