Sehari Masuk 68 Ton, DLH Bangka Optimalkan Manfaat Sampah

SUNGAILIAT, BABEL NEWS - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangka mencatat jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) mencapai 68 ton setiap harinya. Sampah-sampah yang masuk tersebut beragam, mulai dari sampah organik sisa makanan, maupun sampah-sampah non-organik seperti sampah plastik dari kemasan.

"Banyak sekali kemasan makanan terpakai di masyarakat, terutama dari banyaknya belanja online, banyak sekali sampah-sampah dari belanja online itu," kata Kepala DLH Bangka, Ismir Rachmaddinianto, Selasa (11/11).

Ia mengakui, timbulan sampah tersebut diprediksi akan semakin banyak nantinya, apalagi saat ini sudah mau memasuki musim buah-buahan. "Apabila kita sudah mau masuk musim buah, itu sampah organiknya pasti akan lebih banyak lagi," jelasnya.

Ismir Rachmaddinianto menyebut, komposisi sampah saat ini yang diangkut oleh DLH Kabupaten Bangka terdiri dari 55 persen sampah organik. Lalu ditambah 16,9 persen sampah yang didominasi oleh sampah plastik, termasuk di dalamnya sampah kemasan belanja online setiap harinya. Sedangkan sisanya yaitu sampah-sampah lainnya.

Ismir Rachmaddinianto menjelaskan, jumlah timbulan sampah yang masuk ke TPA Kenanga Sungailiat mencapai kurang lebih 60 ton setiap harinya. "Kalau di TPA Belinyu itu 8 ton per hari (yang masuk ke TPA-red)," ungkapnya.

Ia mengungkapkan, jumlah tersebut belum termasuk sampah yang tidak masuk ke TPA atau sampah-sampah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat maupun pelaku usaha. Dengan demikian, jumlah timbulan sampah di Kabupaten Bangka setiap harinya dapat dikatakan lebih dari 68 ton.

Kendati demikian, di luar jumlah tersebut, ada juga sampah-sampah yang masih mempunyai nilai (value) atau masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Beberapa di antaranya seperti yang dimanfaatkan oleh para pemulung dengan memilah sampah di kontainer-kontainer bak sampah, dikumpulkan di bank sampah dan masih banyak lagi.

"Termasuk juga dilakukan pemilahan oleh petugas kami ketika di mobil (pengangkut sampah-red). Sampai di TPA juga masih dilakukan pemilahan oleh para pemulung," jelasnya.

Menurutnya, masih banyak pula sampah-sampah yang dihasilkan tersebut yang masih memiliki nilai rupiah untuk segelintir orang. "Kita Insya Allah di skema 2026 nanti dengan kebijakan kepala daerah yang baru untuk berusaha mengoptimalisasi manfaat dari sampah itu yang masih memiliki nilai jual," tuturnya. (u2)

Kerja Sama dengan METI
BERBAGAI upaya dilakukan untuk mengatasi permasalahan di Kabupaten Bangka, salah satunya dengan pemanfaatan sampah plastik yang masih memiliki nilai. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangka bekerja sama dengan organisasi Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) untuk mengurangi volume sampah plastik.

Kepala DLH Kabupaten Bangka, Ismir Rachmaddinianto menyebut, ada cukup banyak sampah yang masih bisa dimanfaatkan. "Kami bekerja sama dengan kawan-kawan METI dan mengelola 200 kilogram sampah plastik setiap harinya," kata Ismir Rachmaddinianto, Selasa (11/11).

Sampah-sampah plastik yang dikelola adalah sampah yang tidak diterima oleh pengepul seperti sampah kemasan sachet atau kemasan-kemasan lainnya. "Nah itu dimanfaatkan untuk digunakan sebagai biosolar. Dan itu tidak diperjualbelikan, hanya khusus dimanfaatkan untuk salah satu perusahaan untuk kendaraan operasional mereka," jelasnya.

Di samping itu, untuk problem sampah organik, salah satu pemanfaatan yang dilakukan yakni diperuntukkan sebagai bahan baku pupuk kompos. Pengomposan tersebut dilakukan oleh petugas di tempat pembuangan akhir (TPA). Adapun hasil dari pengomposan tersebut digunakan untuk tanaman-tanaman di median tengah jalan.

"Kemudian sering juga kami berikan (pupuk kompos) kalau ada kegiatan-kegiatan penanaman, penghijauan melalui kompos-kompos tersebut dan itu gratis," tuturnya.

Lanjut dia, pada tahun 2026 diwacanakan adanya penguatan di masyarakat untuk memanfaatkan sampah-sampah tersebut menjadi pupuk kompos yang diperjualbelikan dan menghasilkan rupiah. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah penghasilan bagi masyarakat dari penjualan pupuk kompos tersebut.

"Kalau dinas tidak diperkenankan untuk menjual belikan itu, mungkin bisa kalau skemanya BUMD. Tapi kita lebih idealnya untuk pemberdayaan ke masyarakat," jelasnya. (u2)