Bangka Selatan Dapat Kuota UHC Terbesar se-Babel

TOBOALI, BABEL NEWS - Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan kembali memperoleh tambahan kuota Universal Health Coverage (UHC) alias cakupan kesehatan semesta dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tambahan kuota ini sekaligus menjadikan Kabupaten Bangka Selatan sebagai daerah dengan penerima subsidi UHC terbesar di tingkat provinsi untuk periode 2025.

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan, dr Agus Pranawa mengungkapkan, pemerintah provinsi telah menetapkan tambahan kuota UHC sebanyak 26.620 jiwa untuk Bangka Selatan. Jumlah tersebut melengkapi kuota sebelumnya yang hanya 14.328 jiwa. Total penerima subsidi UHC yang ditanggung provinsi kini mencapai 40.948 jiwa.

"Patut kita syukuri karena Pak Bupati kemarin sudah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alhamdulillah mendapatkan kuota tambahan," ujar Agus Pranawa, Rabu (19/11).

Menurutnya, tambahan kuota ini akan difokuskan untuk menjangkau kebutuhan kepesertaan masyarakat pada periode November dan Desember 2025. Terutama bagi warga yang sebelumnya tercatat sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) kabupaten. 

Meski pemerintah telah menyediakan skema UHC yang menjamin biaya kesehatan masyarakat, Agus tetap menekankan bahwa langkah paling penting adalah mencegah masyarakat jatuh sakit. Ia mengingatkan bahwa biaya kesehatan, baik langsung maupun tidak langsung, tetap lebih tinggi dibanding upaya menjaga kesehatan.

"Harapannya masyarakat tetap sehat. Karena apapun itu, sehat jauh lebih mahal daripada kita sakit. Walaupun pemerintah sudah menyediakan UHC, pencegahan tetap nomor satu," katanya.

Dengan adanya subsidi, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan bisa menghemat sekitar Rp1 miliar hingga Rp2 miliar dari anggaran daerah yang sebelumnya digunakan untuk pembiayaan UHC setiap tahunnya. 

Anggaran sebesar itu kini bisa dialihkan untuk kegiatan produktif lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik maupun program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Kami berharap distribusi kuota ini dapat mendukung pemerataan akses kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan," ucap Agus Pranawa. (u1)