Minta Persetujuan Nelayan, Pemkab Bangka Barat Bakal Keruk Pelabuhan Mentok

MENTOK, BABEL NEWS - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melakukan sosialisasi terkait rencana pengerukan alur Pelabuhan Mentok, pada Rabu (24/12). Mereka mengundang sejumlah nelayan dan masyarakat sekitar untuk melakukan persetujuan dan penandatanganan terkait rencana pengerukan.

Rencana pengerukan, disampaikan Wakil Bupati Bangka Barat, Yus Derahman, usai meninjau kondisi pelabuhan yang memprihatinkan. Ia melihat aktivitas Pelabuhan Mentok dan kendala yang terjadi di pelabuhan. Seperti pendangkalan akibat banyaknya lumpur di sekitar pelabuhan, fasilitas pelabuhan dan persoalan lainnya.

Ia mengharapkan, Pelabuhan Mentok dapat menjadi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) guna menghidupkan perekonomian dan menambah pendapatan asli daerah (PAD). Menurutnya, Pemkab telah melakukan kerja sama atau MoU dengan PT Pelindo untuk mendukung pemanfaatan pelabuhan secara optimal.

"Kita fokusnya membuka alur pelabuhan dengan melakukan pengerukan. Realisasi tinggal menunggu dari PT Timah dengan mitranya, terkait syarat nelayan harus menandatangani sudah dilakukan," kata Yus Derahman.

Diakuinya, sejumlah nelayan dan masyarakat sekitar pelabuhan telah disosialisasikan dan diminta tanda tangan persetujuan terkait rencana pemerintah daerah yang ingin melakukan pengerukan.

"Kita duduk bersama, kejaksaan, kepolisian, pemda, tujuannya tidak lain untuk membuka alur pelabuhan, agar kembali berjaya seperti tahun-tahun sebelumnya. Tujuannya pengerukan, dan respon nelayan siap. Sehingga mereka dengan mudah keluar masuk kapal, apabila pelabuhan tidak dangkal," jelasnya.

Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan Disperkimhub Kabupaten Bangka Barat, Juswardi mengatakan, pelabuhan tersebut telah puluhan tahun tidak dilakukan pengerukan. Padahal sebelumnya aktivitas keberangkatan kapal penumpang sempat ramai terjadi di pelabuhan tersebut.

"Kondisi perairan saat ini dipenuhi sedimen berupa lumpur dan pasir. Sehingga material menumpuk di dalam kolam pelabuhan dan mengganggu aktivitas keluar masuk kapal nelayan," kata Juswardi.

Menurutnya, kewenangan pengelolaan pelabuhan berada di tingkat provinsi, sementara secara aset pelabuhan dimiliki oleh Pelindo. Oleh karena itu, kerja sama agar dukungan pengerukan dan pengembangan pelabuhan dapat terlaksana. 

"Diharapkan dengan adanya dukungan tersebut, perencanaan pengembangan pelabuhan ke depan dapat direalisasikan secara maksimal. Dan berharap pelabuhan tersebut dapat diturunkan kewenangannya ke kabupaten," katanya.

Ia menambahkan, jika pengelolaan berada di tingkat kabupaten, proses pengelolaan akan lebih mudah dan cepat. Meski demikian, kerja sama dengan pemerintah provinsi tetap diperlukan agar pengembangan pelabuhan ke depan berjalan lebih baik.

"Dukungan terhadap rencana pengerukan juga datang dari para nelayan. Selain untuk kepentingan nelayan, pengerukan dinilai penting sebagai langkah mitigasi bencana.

Apabila pengerukan dapat segera dilaksanakan, diharapkan aktivitas di kawasan pelabuhan semakin meningkat," katanya.

Ia mengharapkan, ke depan Pelabuhan Mentok, juga diproyeksikan untuk dikembangkan menjadi Pusat Pendaratan Ikan (PPI) dan berpotensi menjadi tempat pelelangan ikan terbesar di Kabupaten Bangka Barat. (riu)

Disertai Pembenahan Menyeluruh
ANGGOTA DPRD Kabupaten Bangka Barat, Eddy Arif menyatakan dukungannya terhadap rencana pengerukan alur Pelabuhan Mentok. Ia berharap, hal ini mampu menghidupkan kembali aktivitas keluar masuk kapal seperti masa lalu.