2026, Bangka Selatan Minta Dukungan Pemprov Perkuat UHC

TOBOALI, BABEL NEWS - Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mengajukan harapan lebih untuk peningkatan dukungan Universal Health Coverage (UHC) dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Langkah ini guna menjaga keberlanjutan layanan kesehatan gratis di tengah keterbatasan fiskal daerah. Lewat program tersebut ditargetkan agar layanan kesehatan gratis bagi masyarakat tetap berjalan secara berkelanjutan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Hefi Nuranda mengatakan, pemerintah daerah telah menyampaikan permohonan dukungan UHC kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Meski, pihaknya turut memahami kondisi keuangan provinsi yang juga terbatas. Akan tetapi, Pemkab tetap berharap adanya peningkatan bantuan pada tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya.

"Walaupun kita tahu provinsi juga terbatas anggaran, mudah-mudahan tahun ini support dari provinsi bisa lebih tinggi dari tahun 2025," kata Hefi Nuranda, Rabu (21/1).

Hefi Nuranda menjelaskan, pada akhir tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mendapatkan alokasi bantuan UHC sebanyak 26.000 untuk warga Bangka Selatan. Dengan bantuan tersebut total terdapat sekitar 40.000 warga sudah tercover UHC lewat bantuan provinsi sepanjang tahun 2025.

"Maka dari itu kami sangat berterima kasih kepada Pak Gubernur beserta jajaran untuk support UHC-nya sangat luar biasa. Mudah-mudahan tahun 2026 ini support UHC bisa lebih tinggi dari tahun kemarin," ujarnya.

Ia menambahkan, dukungan UHC dari pemerintah provinsi tidak hanya berdampak pada peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, tetapi juga memberikan ruang fiskal baru bagi pemerintah daerah. Dengan adanya subsidi akhir tahun 2025 lalu, Pemkab Bangka Selatan dapat menghemat anggaran sekitar Rp1 miliar hingga Rp2 miliar.

"Dengan adanya dukungan dari pemerintah provinsi alokasi anggaran yang sebelumnya untuk UHC bisa dialihkan untuk sektor lainnya," ucap Hefi Nuranda.

Pemkab Bangka Selatan menilai sinergi kebijakan antara pemerintah kabupaten dan provinsi sangat menentukan keberlanjutan jaminan kesehatan gratis. "Sekaligus menjadi indikator komitmen bersama dalam menjaga stabilitas sosial dan kualitas hidup masyarakat Bangka Belitung," pungkasnya. (u1)