Pemkab Bangka Selatan Pertahankan UHC Madya

TOBOALI, BABEL NEWS - Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan kembali mencatatkan capaian di bidang pelayanan kesehatan. Pada awal tahun 2026, pemerintah daerah berhasil mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) kategori madya dengan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 99,73 persen. 

Atas capaian tersebut, pemerintah daerah menerima Penghargaan UHC Tahun 2026 dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Penghargaan diserahkan dalam kegiatan Deklarasi dan Pencanangan Universal Health Coverage (UHC) serta pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah Tahun 2026 yang digelar di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (28/1). Penghargaan tersebut diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Hefi Nuranda yang hadir mewakili Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid.

Hefi Nuranda menyampaikan, capaian UHC kategori Madya tahun 2026 menunjukkan konsistensi Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Terutama dalam memperluas dan menjaga keberlanjutan jaminan kesehatan bagi masyarakat. 

Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2026 Bangka Selatan mencatat cakupan kepesertaan JKN sebesar 99,73 persen atau sebanyak 217.319 jiwa, dengan tingkat keaktifan peserta mencapai 80,37 persen. "Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan bisa memperoleh UHC kategori madya," kata Hefi Nuranda.

Diakuinya, keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan agenda prioritas di bidang kesehatan. "Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam menjalankan agenda prioritas daerah, yaitu program berobat gratis menggunakan KTP yang sejalan dengan program nasional UHC," ujar Hefi Nuranda.

Ia menjelaskan, status UHC kategori Madya tidak hanya menilai cakupan kepesertaan. Akan tetapi, juga memperhatikan tingkat keaktifan peserta serta proporsi dan kepatuhan pemerintah daerah. Khususnya dalam pembayaran iuran peserta bukan penerima upah (PBPU) yang didanai oleh pemerintah daerah. Salah satu parameter penting dalam penilaian tersebut adalah tidak adanya tunggakan iuran PBPU.

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mencatat jumlah peserta PBPU yang didanai pemerintah daerah sebanyak 118.049 jiwa. Sementara itu, jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) tercatat sebanyak 39.767 jiwa. Peserta Badan Penyelenggara (BP) sebanyak 1.175 jiwa, PBPU mandiri sebanyak 27.901 jiwa, Peserta Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) sebanyak 11.831 jiwa, serta Peserta Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN) sebanyak 18.596 jiwa.

Data tersebut menunjukkan besarnya peran pemerintah daerah dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat terlindungi jaminan kesehatan. Ia menilai penghargaan UHC Tahun 2026 menjadi tolok ukur keberhasilan kepemimpinan daerah dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan.

"Penghargaan ini sangat penting karena menjadi indikator keberhasilan agenda prioritas kepemimpinan bupati dan wakil bupati yaitu berobat gratis menggunakan KTP," ucapnya.  (u1)