Tanggapi Tuntutan Guru dan Tenaga Kependidikan PPPK Paruh Waktu, Markus Minta Pegawai Bersyukur

MENTOK, BABEL NEWS - Bupati Bangka Barat, Markus turut menanggapi aspirasi guru dan tenaga kependidikan (GTK) PPPK Paruh Waktu yang meminta kesamaan gaji dengan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemkab Bangka Barat. Ia menyebut pemerintah daerah memahami aspirasi tersebut, tetapi realisasinya harus disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah saat ini.

Diketahui, puluhan guru dan tenaga kependidikan (GTK) PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Bangka Barat, mengadukan hal tersebut ke Anggota Komisi I DPRD Bangka Barat. Mereka melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Anggota Komisi I DPRD dan sejumlah instansi terkait di di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bangka Barat, Rabu (18/2) siang.

Markus meminta para pegawai bersyukur dengan jumlah gaji yang diberikan, apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Bangka Belitung. "Mereka seharusnya bersyukur, di Bangka Barat ini yang paling tinggi di kabupaten/kota di Bangka Belitung ini. Coba ditanya Bangka Induk berapa gajinya, coba tanya Bangka Tengah, coba tanya Bangka Selatan, coba tanya Pangkalpinang. Ya kan. Pak Bupati ini, bertahan selama ini," kata Markus.

Ia mengatakan, jumlah PPPK Paruh Waktu saat ini mencapai sekitar 1.800 orang, belum termasuk PPPK Penuh Waktu sekitar 1.000 orang dan tenaga outsourcing. Meski demikian, kondisi tersebut dinilai masih mampu ditangani dan bahkan disebut lebih baik dibandingkan kabupaten/kota lain di Bangka Belitung, serta termasuk yang paling baik.

"Dengan posisi paruh waktu itu begitu banyak 1.800-an. Belum PPPK Penuh Waktu 1.000-an, belum outsourcing. Kita masih mampu di atas kabupaten/kota lain di Bangka Belitung, termasuk paling bagus," ujarnya.

Ia menegaskan, kondisi keuangan daerah saat ini belum memungkinkan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Karena di tengah penurunan TKD dan masih adanya DBH yang belum dibayarkan. "Kita kan sekarang kondisi keuangan kita tidak memungkinkan, di tengah TKD kita banyak berkurang, DBH kita masih ada belum terbayar. Ya kan. Kalau misalnya mereka, memperjuangkan sah-sah saja itu namanya aspirasi," jelasnya.

Ia menilai, upaya para guru dan tenaga kependidikan memperjuangkan hal tersebut merupakan wajar. Sebagai bentuk aspirasi. Namun, menurutnya, realisasi tuntutan tersebut tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. "Kami juga mengukur kekuatan kita, kalau keuangan kita tidak mumpuni bagaimana? Kan seperti itu. Semua kembali ke kemampuan keuangan kita," ujarnya.

Terkait dengan keinginan adanya keinginan penyesuaian jam kerja yang diinginkan GTK PPPK Paruh Waktu, menurutnya, hal tersebut tidak dapat dilakukan. "Tidak bisa dong, kalau tidak mau mundur saja. Tidak apa apa. Kalau tidak mau diatur Pemda mundur. Tidak apa-apa, silakan, pejabat manapun mau mundur silakan. Kita tidak kekurangan pegawai, pegawai kita banyak  Bangka Barat, stoknya banyak," jelasnya. (riu)

Tetap Jadi Prioritas
PEMERINTAH Kabupaten Bangka Barat menyatakan penyesuaian terkait guru dan tenaga kependidikan (GTK) PPPK Paruh Waktu, tetap menjadi harapan bersama. Tetapi kondisi saat ini dinilai belum sepenuhnya memungkinkan. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Baperida) Kabupaten Bangka Barat, Abimanyu mengakui, proses penyesuaian tersebut, telah dilakukan secara bertahap. Terutama pada periode 2019 hingga 2020. "Harapan kita tetap disesuaikan. Hanya keadaan saat ini kurang memungkinkan. Dulu sebenarnya penyesuaian itu sudah secara bertahap, 2019-2020 itu sudah kita penyesuaian," kata Abimanyu, Kamis (19/2).

Ia mengingatkan, sebelumnya besaran yang diterima guru dan tenaga kependidikan di Bangka Barat berkisar Rp750 ribu hingga Rp900 ribu. Kemudian disesuaikan menjadi Rp1,4 juta sampai Rp1,9 juta sebagai upaya pemerintah daerah untuk menyetarakan.

"Dari awalnya Rp750-Rp900 ribu seingat saya, kemudian disesuikan jadi Rp1,4 juta sampai Rp1,9 juta, itu salah satu niat Pemda untuk menyetarakan. Ketika ingin menyetarakan lagi, saat ini kondisi keuangan belum memungkinkan," jelasnya.

Ia menegaskan, apabila kondisi keuangan daerah Kabupaten Bangka Barat sudah memungkinkan, tentunya penyesuaian dan penyetaraan bagi guru dan tenaga kependidikan bakal menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. "Tapi suatu saat ketika kondisi keuangan memungkinkan, ini menjadi prioritas kita untuk disetarakan," harapnya.

Sementara terjadi keterlambatan pembayaran gaji selama Januari-Februari diakuinya, ada kendala, terutama berkaitan peralihan BPJS Ketenagakerjaan ke Taspen sejumlah pegawai. "Nah, setahu saya sebagian sudah cair. Setahu saya mengapa terlambat ada peralihan dari dulu BPJS Ketenagakerjaan menjadi Taspen aplikasi disesuaikan potongan Taspen dan BPJS Ketenagakerjaan, perlu penyesuaian agak terlambat," ujarnya. (riu)