Pemkot Pangkalpinang Berkomitmen Pertahankan PPPK

Jika PPPK dihentikan, kata dia, justru akan menimbulkan masalah baru seperti peningkatan angka pengangguran. “Itu bukan solusi yang ingin kita ambil," ucapnya.

Siapkan strategi

Sebagai alternatif, Pemerintah Kota Pangkalpinang telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menyesuaikan struktur anggaran tanpa harus mengorbankan pegawai.

Di antaranya, dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), melakukan efisiensi belanja di sektor lain, dan ke depan menyesuaikan kebijakan penerimaan aparatur sipil negara (ASN).

Pemerintah Kota Pangkalpinang masih menunggu kejelasan kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, terkait implementasi penuh aturan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD pada 2027.

"Yang jelas, kami akan mengupayakan agar kebijakan penyesuaian ini tidak berdampak pada keberlangsungan kerja PPPK," tutur Mie Go. (t2)