Realisasi Kinerja Sejumlah OPD Pangkalpinang Belum Mencapai Target

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Pemerintah Kota Pangkalpinang menggelar rapat koordinasi evaluasi kinerja fisik dan keuangan APBD hingga Maret 2026 di ruang rapat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (15/4/2026).

Evaluasi tersebut mencakup realisasi kinerja selama tiga bulan pertama tahun anggaran 2026, yakni Januari hingga Maret.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa masih terdapat sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang realisasi kinerjanya belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin atau yang akrab Udin, menyebutkan, terdapat beberapa kendala yang memengaruhi realisasi kinerja tersebut, di antaranya faktor masa libur panjang Ramadan dan Idulfitri, serta persoalan administratif di internal OPD.

"Misalnya terkait kelengkapan administrasi seperti evidence atau bukti yang kurang, kemudian ada juga persoalan penagihan ke bakeuda (badan keuangan daerah) yang belum lengkap dokumennya. Hal-hal seperti ini yang menjadi kendala," kata Udin kepada awak media usai menghadiri rapat koordinasi.

Udin menyebutkan, pembahasan dalam rapat yang turut dihadiri Wakil Wali Kota Pangkalpinang Dessy Ayutrisna, Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang Mie Go, seluruh kepala OPD, pejabat pimpinan tinggi pratama, camat, hingga lurah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang tersebut dilakukan secara rinci hingga menyentuh aspek teknis sehingga permasalahan dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi secara tepat.

"Memang kita bahas secara detail, tidak bisa hanya secara global. Harus menyentuh hal-hal teknis supaya persoalan bisa diselesaikan," ujar Udin.

Selain itu, rapat koordinasi tersebut membahas evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik.

Udin menekankan pentingnya keterbukaan OPD dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Menurutnya, konsep pemerintahan saat ini harus bersifat inklusif dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan daerah. 

"Kita harapkan OPD terbuka kepada masyarakat. Pemerintahan hari ini harus inklusif, bukan eksklusif. Artinya kita harus bersama masyarakat, mengajak dan memfasilitasi mereka untuk ikut membangun daerah," tutur Udin. (t2)