APBD Terbatas, Hasil Reses DPRD Belitung Akan Digodok untuk Menentukan Skala Prioritas 

TANJUNGPANDAN, BABEL NEWS - Keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) akan menjadi kendala dalam memenuhi setiap aspirasi yang diserap DPRD Kabupaten Belitung selama reses.

Terkait keterbatasan anggaran tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Belitung Vina Cristyn Ferani mengatakan, seluruh hasil reses akan disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Belitung untuk dikaji lebih lanjut.

Nantinya, usulan-usulan tersebut akan disusun berdasarkan tingkat prioritas dan urgensi kebutuhan masyarakat.

“Hasil reses ini kami sampaikan ke Bapperida. Nanti akan digodok untuk menentukan mana yang menjadi skala prioritas dan urgen, itulah yang akan didahulukan,” kata Vina, Selasa (2/6/2026).

Menurut Vina, keterbatasan anggaran memang menjadi tantangan.

Namun, pemerintah daerah dan DPRD akan berupaya memprioritaskan program yang paling mendesak untuk direalisasikan.

“Kalau bicara anggaran pasti ada keterbatasan. Tapi yang mana yang menjadi skala prioritas itulah yang akan direalisasikan terlebih dahulu. Setelah itu nanti akan dibahas lagi dalam rapat banggar (badan anggaran) bersama TAPD (tim anggaran pemerintah daerah),” tutur Vina. 

Masalah sampah

Sebelumnya, persoalan sampah, perbaikan infrastruktur jalan, hingga penerangan jalan umum (PJU) masih menjadi aspirasi yang dominan disampaikan masyarakat kepada anggota DPRD Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, saat pelaksanaan reses.

Hal itu terungkap dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Belitung dengan agenda penyampaian hasil reses anggota DPRD yang digelar pada Selasa (2/6/2026).

“Kalau laporan hasil reses, memang masih seputar pembangunan, perbaikan infrastruktur jalan, PJU, terus masalah sampah,” kata Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Vina Cristyn Ferani.

Vina menyebutkan, persoalan sampah menjadi salah satu isu yang banyak disampaikan masyarakat Kabupaten Belitung.

Sebab, hingga kini belum semua desa dan kelurahan memiliki fasilitas pembuangan sampah yang memadai.

Vina mencontohkan kondisi di Kelurahan Paal Satu yang selama ini menjadi lokasi pembuangan sampah dari berbagai wilayah.

“Nah, tadi di Kelurahan Paal Satu yang jadi tempat pembuangan sampah dari mana-mana. Itu sudah berapa kali dibersihkan, numpuk lagi sampahnya,” ujarnya.

Karena itu, DPRD Kabupaten Belitung menilai perlu adanya solusi permanen untuk mengatasi persoalan tersebut, bukan hanya penanganan sementara.

Misalnya menambahkan jumlah kontainer atau meningkatkan frekuensi pengambilan sampah.

“Masing-masing desa maupun kelurahan juga harus bertanggung jawab terhadap sampahnya masing-masing,” kata Vina.

Selain persoalan sampah, DPRD Kabupaten Belitung juga menerima aspirasi dari pelaku usaha kecil yang berjualan di kawasan pantai wisata.

Menurut Vina, keberadaan para pedagang tersebut juga perlu mendapat perhatian karena menjadi bagian dari pendukung sektor pariwisata Belitung.

“Ini nanti akan ditindaklanjuti juga oleh pemda, Pak Wabup dan Pak Sekda. Mudah-mudahan ada solusi,” ujar Vina. (dol)