2021, Ada 197 Siswa SMA Sederajat Putus Sekolah, Tren Putus Sekolah Bangka Barat Tinggi

MUNTOK, BABEL NEWS - Tren angka putus sekolah tingkat sekolah menengah atas (SMA) sederajat di Kabupaten Bangka Barat, masih cukup tinggi. Dari data Cabang Dinas Pendidikan wilayah IV Kabupaten Bangka Barat, pada tahun ajaran 2021-2022, ada 197 siswa yang putus sekolah di wilayah tersebut.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan wilayah IV Babar, Sudarni mengatakan, faktor penyebab putus sekolah lantaran ekonomi dan pernikahan dini. "Lumayan tinggi sebanyak 197 siswa yang putus sekolah di tahun ajaran 2021-2022, mulai dari kelas 10, 11 dan 12. Bukan di satu kelas saja, namun menyebar. Angka putus sekolah masih tren di sini," kata Sudarni, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/6).

Menurutnya, pihak sekolah selalu memberikan motivasi belajar guna memutuskan rantai keterbelakangan dan ketertinggalan pendidikan. "Banyak siswa di usia sekolah memiliki menikah. Kalau mau dirata-rata agak tinggi persentasenya sebesar 2,88 persen, tingkat putus sekolah," ujarnya.

Ia menyayangkan, jika banyak siswa yang putus sekolah. Sementara fasilitas sekolah saat ini sudah bagus dan lengkap. "Itu sebenarnya, semua anak harus sekolah kalau dilihat dengan fasilitas sekolah sudah lengkap dan ada dana beasiswa. Dengan artian wajib sekolah 12 tahun dengan rincian 6 tahun SD, 3 tahun SMP dan 3 tahun SMA," ujarnya.

Sudarni menjelaskan, pendidikan merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan. Jadi jangan memandang pendidikan alakadarnya, namun, siapa yang bersekolah punya tiket masa depan.

Diakuinya, jika berdasarkan faktor ekonomi yang menyebabkan putus sekolah dirasakan kurang tepat. Sebab sekolah sudah menyediakan beasiswa, baik kepada yatim piatu maupun kurang mampu. "Kalaupun ada kesulitan ekonomi sampaikan ke sekolah, pasti ada tindaklanjuti untuk memberikan solusinya. Apakah dengan cara mengajukan surat keterangan dari desa ke sekolah dan sekolah langsung survei ke rumah untuk memastikan layak atau tidak dan bisa langsung dilaksanakan," ungkapnya.

Tercukupi
Sudarni juga memastikan, jumlah kursi SMA sederajat negeri di wilayah mencukupi untuk menampung lulusan SMP sederajat di wilayahnya. Diketahui, total ada 2.431 siswa SMP dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri di wilayah Babar, yang lulus di tahun ini. Sedangkan, daya tampung SMA dan SMK sebanyak 2.454 siswa.

Menurutnya, sebanyak 70 persen kuota penerimaan siswa SMA sederajat dialokasikan kepada siswa yang berada di dalam zonasi, dan kemudian terbagi lagi di dalam tiga jalur zona. "Untuk jalur zonasi itu totalnya 70 persen yang akan diterima, dari 70 persen dibagi lagi di dalam zona satu, dua atau tiga. Zona satu itu yang paling dekat dengan sekolahan yang akan dituju itu bobotnya 60 persen, zona dua jarak sedang 25 persen, dan zona tiga itu 15 persen, " jelasnya.

Sudarni menambahkan, 25 persen lainnya disediakan oleh Cabdindik untuk jalur afirmasi. Sedangkan, untuk jalur prestasi bagi siswa yang memiliki prestasi dari luar zonasi tersebut mendapatkan porsi sebesar lima persen.

"Ada untuk jalur afirmasi itu 25 persen, rinciannya anak-anak yang tidak mampu secara ekonomi dan perlu dibantu sebesar 20 persen. Sementara 5 persennya untuk jalur mutasi yaitu orang tua siswa atu siswi termutasi pekerjaan baik dari Dinas ataupun swasta," ujarnya.

Diakuinya, pendaftaran masuk SMA dan SMK sudah mulai dibuka sejak Senin, 20 Juni 2022, secara online. Namun, jika ada siswa yang mengalami kesulitan bisa langsung datang ke sekolah secara manual tetap akan dilayani.

"Jadi untuk pendaftarannya itu secara online ini link https://ppdb.babelprov.go.id tapi kalau ada gangguan seperti jaringannya bisa langsung ke sekolah yang dituju. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi SMA atau SMK yang sistem tes lagi, semuanya menggunakan nilai rapor," ucapnya. (ynr)

Perlu Peran Pemkab
PERWAKILAN Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung turut menyoroti angka putus sekolah tingkat SMA sederajat di Kabupaten Bangka Barat yang masih cukup tinggi. "Terkait faktor ekonomi untuk mengatasi masalah angka putus sekolah tidak hanya menggunakan satu pendekatan penyelesaian masalah dengan menjamin adanya beasiswa/dana bantuan pendidikan," kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Babel, Shulby Yozar Ariadhy, Selasa (21/6).

Menurutnya, perlu juga memadukan pendekatan keterlibatan pihak terkait terutama Pemkab Babar untuk mengidentifikasi warga yang mengalami kerentanan ekonomi, terutama keluarga yang memiliki anggota keluarga bersekolah di tingkat SMA/SMK. Termasuk, menyalurkan bantuan sosial penerima keluarga harapan. "Dengan memadukan dua pendekatan ini, setidaknya bisa mengurangi angka putus sekolah di Babar," jelasnya.

Sedangkan, masalah pernikahan dini yang menyebabkan angka putus sekolah ini tidak sekadar masalah terbentuknya perilaku menyimpang pergaulan bebas yang mengakibatkan married by accident. "Di sini dibutuhkan pendekatan struktural, yaitu dengan menanamkan pendidikan kesehatan reproduksi pada anak usia dini, peran ini diperlukan melibatan pihak-pihak terkait (PPA, akademisi, Komnas Anak, Komisi Perlindungan Anak) sesuai dengan kompetensi sekaligus tugas dan fungsinya," katanya. (ynr)