Pemkot Pangkalpinang Anggarkan Bantuan bagi Warga Terdampak Kenaikan Harga BBM
Dia menyebutkan, kenaikan harga BBM bersubsidi mulai 3 September lalu juga berdampak terhadap ojek online, sopir angkot, nelayan, hingga petani
lihat foto
PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Pemerintah Kota Pangkalpinang akan menggunakan dana transfer umum untuk membantu masyarakat kurang mampu pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.
Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil mengatakan, pihaknya telah menganggarkan dana belanja tak terduga (BTT) sebesar dua persen dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil pajak untuk membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM tersebut.
"Nanti juga ada bantuan BBM subsidi, setiap orang dia akan mendapat bantuan sebesar Rp600 ribu," kata Molen, sapaan akrabnya, Kamis (8/9/2022).
Dia menyebutkan, kenaikan harga BBM bersubsidi mulai 3 September lalu juga berdampak terhadap ojek online, sopir angkot, nelayan, hingga petani.
"Yang sangat berpengaruh kurasa ojol ini, kalau untuk angkot bisa juga. Tetapi persentase menurut pengamatan kami ojek online itu justru lebih besar," tuturnya.
"Bagaimana kawan-kawan ojek online ini susahnya mereka dan itu ada subsidi nanti," ucap Molen.
Lebih lanjut, ia mengatakan, dirinya telah menginstruksikan para lurah dan camat untuk mendata secara benar masyarakat yang berhak menerima bantuan subsidi BBM. Jangan sampai bantuan tersebut tidak tepat sasaran.
"Karena kalau ada apa-apa wali kota yang kena. Jadi tolong yang memang benar-benar membutuhkan itu yang dibantu. Mudah-mudahan kita bisa melewati masa sulit ini," kata Molen.
Siapkan Rp9,6 triliun
Sebelumnya diberitakan, terkait penaikan harga BBM, pemerintah menyiapkan bantuan subsidi upah (BSU) atau bantuan langsung tunai (BLT) subsidi gaji cair sebesar Rp600 ribu untuk 16 juta pekerja.
Bantuan subsidi upah merupakan bantalan sosial yang disiapkan pemerintah sebagai kebijakan pengalihan subsidi BBM agar tidak mengganggu daya beli masyarakat. Bantuan subsidi yang dimaksud untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.
Presiden Joko Widodo mengatakan, pihaknya telah menyiapkan anggaran Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu.
Selain para pekerja, pemerintah juga menyiapkan Rp12,4 triliun untuk para warga kurang mampu yang diberikan selama empat bulan.
"Diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150.000 per bulan," kata Jokowi.
Ia memastikan BLT BBM subsidi diberikan mulai bulan ini selama empat bulan. Artinya, warga kurang mampu akan mendapatkan bantuan Rp600 ribu.
