Pokjanal Lakukan Monitoring dan Evaluasi, 37 Posyandu Kurang Aktif

PANGKALANBARU, BABEL NEWS - Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) Bangka Tengah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi tentang peran posyandu di masyarakat. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka menggerakkan kembali posyandu-posyandu yang kurang aktif serta menangani perihal kasus stunting.

Wakil Ketua Pokjanal Posyandu Bangka Tengah, drg Eva Algafry mengaku, ingin mengubah paradigma perihal posyandu. Menurutnya, posyandu bukan hanya milik Dinas Kesehatan, Puskesmas ataupun pengurus Keluarga Berencana (KB).

"Kita ingin mengubah paradigma berpikir bahwa sebenarnya posyandu ini adalah punya pemerintah atau masyarakat desa," ucapnya.

Dirinya berharap, agar pemerintah desa aktif menggerakkan posyandu di desanya masing-masing, terutama dalam hal penanganan stunting. "Stunting ini bukan hanya sekedar permasalahan makanan, tapi juga masalah pola asuh. Maka dari itu, posyandu sangat bisa melakukan deteksi awal terjadinya stunting," ujarnya.

Pasalnya menurut dia, balita dan anak-anak yang datang rutin setiap bulan ke posyandu akan lebih mudah didata dan dipantau tumbuh kembangnya. Dengan begitu, jika sudah diketahui ada gejala-gejala kurang gizi, maka akan lebih mudah dilakukan intervensi sejak awal agar stunting jangan sampai terjadi.

Peranan penting
Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman mengakui, kegiatan ini adalah komitmen bersama untuk menyukseskan peran posyandu. "Posyandu ini sangat penting bagi masyarakat, maka dari itu mari kita bersama-sama menggerakkannya," kata Algafry.

Ia berujar, Kabupaten Bangka Tengah memiliki 140 posyandu yang tersebar di setiap desa dan kelurahan. Sesuai dengan data laporan triwulan ke-III tahun 2022 dilaporkan bahwa jumlah posyandu aktif (posyandu purnama dan mandiri) di Kabupaten Bangka Tengah yaitu sebesar 103 posyandu (73 persen) dari 140 posyandu yang cakupan kegiatan utama posyandu telah mencapai 50 persen.

"Di samping itu, posyandu juga memiliki penting dalam penanganan stunting, mulai dari langkah preventif dan promotif kepada masyarakat," ujarnya.

Dengan demikian, maka peningkatan status gizi masyarakat serta upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak bisa terus dipantau agar kasus stunting tidak terjadi lagi.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman menekankan pentingnya intervensi dari pemerintah desa dalam menangani stunting. Satu di antaranya, melalui pemaksimalan Posyandu.

Algafry ingin pengelolaan Posyandu tersebut dilakukan secara maksimal oleh pihak desa. "Posyandu itu sebenarnya milik desa, bukan milik Dinas Kesehatan ataupun milik Puskesmas. Karena dana pengelolaanya ada di desa," jelas Algafry, Selasa (2/8).

Dirinya meminta agar Posyandu terus bergerak dan berjalan untuk mendeteksi bayi dan balita yang ada di desa tersebut. "Dengan begitu, apabila ada ibu hamil yang akan segera melahirkan, maka kondisi kandungan sudah bisa terdeteksi sebelum bayinya lahir," ucapnya.

Selain itu, peran suami juga sangat diperlukan agar senantiasa sigap memantau kondisi kandungan sang istri supaya pertumbuhan sang bayi tidak berdampak buruk.

Ketua TP-PKK Bateng, Eva Algafry menyakini Posyandu di wilayahnya telah berjalan cukup aktif. "Bisa dibilang Posyandu di Bangka Tengah ini aktif 100 persen, cuma memang fungsinya yang belum optimal dan tidak ada evaluasi," ungkap Eva.

Lanjut dia, jika dikaitkan dengan perihal stunting, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yakni melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Namun dia menilai, yang lebih bijak untuk dilakukan adalah langkah pencegahan yang salah satunya dapat dilakukan melalui peran posyandu. "Kalau kita telaah kembali, fungsi Posyandu sebenarnya sudah mencakup banyak hal," jelasnya.