30 Unit Hunian di Rusunawa Pangkalpinang Kosong

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Sedikitnya 30 unit hunian di Rusunawa Pangkalpinang masih kosong. Warga bisa mendaftar untuk menempati unit rusunawa di kawasan Pangkalarang, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkalbalam tersebut.

"Saat ini ada lebih dari 30 unit yang masih tersedia. Jadi kalau ada masyarakat Pangkalpinang yang mau tinggal di rusunawa silakan, saat ini masih ada," kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Pangkalpinang, Bartholomeus Suharto, Selasa (10/1/2023).

Suharto menyebut 30 unit hunian yang tersebar di Blok C dan D tersebut merupakan hasil renovasi menggunakan dana APBD Perubahan 2022 Kota Pangkalpinang. Pemerintah Kota Pangkalpinang memang terus berupaya menjadikan rusunawa sebagai alternatif untuk tempat tinggal bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Terutama bagi masyarakat yang belum memiliki rumah sendiri, selain memang kita harapkan mereka bisa memiliki rumah melalui rumah sendiri, misalnya rumah subsidi," ujar Suharto.

Lebih lanjut, dia menyebutkan, jumlah penghuni Rusunawa Pangkalpinang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada awal tahun 2023 ini, jumlahnya sudah mencapai 153 keluarga.

Harga sewa rusunawa sendiri bervariasi. Hunian di lantai dasar dikenakan tarif sewa sekitar Rp250 per bulan, lantai dua Rp225 ribu per bulan, lantai tiga Rp200 ribu per bulan, dan lantai empat Rp175 ribu per bulan.

"Kita juga melakukan upaya untuk penyiapan ruangan-ruangan di dua blok itu (Blok C dan D-- red) sendiri. Kita maksimalkan di akhir tahun kemarin, kita perbaiki mana-mana yang ada kekurangan," tutur Suharto.

Perbaikan dua blok tunggu dana

Di Rusunawa Pangkalpinang, kata Suharto, saat ini terdapat dua blok yang tidak bisa digunakan. Dua blok tersebut, yakni Blok A dan B, dengan total 192 unit hunian. Kedua blok ini mengalami kerusakan yang cukup berat.

"Untuk perbaikan saat ini belum kita lakukan, masih menunggu barangkali nanti kita masih berkomunikasi dengan kementerian dan juga mungkin dengan provinsi," ujar Suharto.

Menurut dia, perbaikan Blok A dan B membutuhkan dana sekitar Rp7,5 miliar. "Kita sedang mengusulkan bantuan anggaran ke pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di tahun 2023 sebesar Rp7,5 miliar," katanya. (u1)