Proyeksi Defisit Anggaran 2025 Tembus Rp83 M, Pemkot Pangkalpinang Cari Mitra Pembangunan

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Pemerintah Kota Pangkalpinang sedang mencari mitra untuk berkolaborasi dalam pembangunan di ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025. 

Langkah ini diambil menyusul kondisi anggaran daerah Pangkalpinang yang tengah mengalami kesulitan, dengan proyeksi defisit mencapai Rp83,55 miliar pada tahun depan.

Demikian disampaikan Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama, Selasa (29/10/2024). 

"Dengan kondisi anggaran yang tidak baik, kami membutuhkan dukungan dari mitra-mitra, terutama untuk fokus pembangunan yang akan menguntungkan masyarakat kurang mampu, termasuk pemberian stimulus dalam permodalan usaha," kata Budi.

Ia menambahkan, meski tingkat kemiskinan ekstrem di Pangkalpinang telah mencapai nol, persoalan kemiskinan biasa masih perlu ditangani.

Begitu pula dengan kasus tengkes atau stunting, masih menjadi perhatian utama Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Karena itu, menurut Budi, pentingnya peran serta pemangku kepentingan, seperti PT Timah Tbk, dalam mendukung upaya pemerintah daerah tersebut.

Untuk mengatasi defisit anggaran, lanjut Budi, Pemerintah Kota Pangkalpinang akan memprioritaskan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan memanfaatkan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) 2025. Ia pun optimistis defisit tersebut dapat diatasi dengan upaya-upaya lainnya.

Berharap kehadiran regulasi 

Pada kesempatan yang sama, Budi juga mengatakan, perekonomian Pangkalpinang yang merupakan ibu kota provinsi, sangat terpengaruh oleh aktivitas ekonomi di daerah sekitarnya.

“Termasuk belanja desa-desa di kabupaten Bangka Belitung,” ucapnya.

Budi mencontohkan, saat ini pedagang di Bangka Trade Center (BTC) mengalami penurunan pendapatan.

Hal itu mencerminkan tantangan yang dihadapi masyarakat.

“Kondisi ini perlu segera diatasi agar tidak berkelanjutan, terutama di tengah gejolak yang terjadi di dunia pertambangan,” kata Budi.

Dia berharap regulasi yang lebih jelas segera hadir sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari aktivitas ekonomi yang ada, terlepas dari ketidakpastian yang sedang berlangsung.

"Pangkalpinang harus mampu bangkit meskipun tidak memiliki sektor pertambangan, dan kami percaya bahwa dengan kolaborasi yang tepat, kita bisa menghadapi tantangan ini," tuturnya. (t2)