DPRD Belitung Timur Soroti Alokasi Anggaran Rekrutmen PPPK

Pemkab Beltim Rasionalisasi Anggaran Infrastruktur 

Sekretaris Daerah (Sekda) Belitung Timur Mathur Noviansyah menegaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten Belitung Timur akan merasionalisasi anggaran guna mendukung pembiayaan gaji untuk 1.358 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan diangkat pada tahun 2025. 

Langkah ini dilakukan meski pemerintah daerah tengah menghadapi tantangan fiskal yang cukup signifikan.

Mathur menjelaskan, bahwa rasionalisasi anggaran dilakukan dengan mengurangi porsi belanja infrastruktur, pengadaan alat, jasa, serta perjalanan dinas, demi menyesuaikan anggaran sesuai kebutuhan untuk menggaji PPPK. 

"Upaya ini membutuhkan kerja ekstra dari seluruh perangkat daerah. Kami mempercepat proses rasionalisasi agar kebutuhan penggajian PPPK terpenuhi tanpa mengorbankan program prioritas daerah. Meski volume beberapa program berkurang, namun kegiatan tetap berjalan," kata Mathur ditemui posbelitung.co saat memantau pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Belitung Timur pada Rabu (6/11).

Dia juga menyatakan, keprihatinannya terkait bocornya dokumen pemerintah daerah yang beredar di kalangan publik. Dalam dokumen itu terdapat jawaban Pemda terhadap tanggapan fraksi-fraksi DPRD terkait RAPBD Beltim 2025.

"Itu sangat kita sayangkan, dokumen yang tidak seharusnya beredar telah tersebar tanpa izin," ujarnya.

Pemkab Belitung Timur saat ini tengah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025. Dalam RAPBD tersebut, Pemkab berupaya untuk mempertahankan formasi PPPK meski Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat hanya mencakup kurang dari setengah anggaran yang dibutuhkan, yaitu sekitar Rp89 miliar.

Mathur juga mengingatkan bahwa tantangan serupa dihadapi oleh kabupaten/kota lain di Indonesia, khususnya yang memiliki kemampuan fiskal rendah. Namun, dia menegaskan Pemkab Beltim akan terus berupaya meningkatkan penerimaan daerah, mendukung pembangunan ekonomi lokal, dan menyelesaikan permasalahan sosial.

"Jumlah 1.358 itu bukan hanya sekadar angka, tetapi juga terkait kesejahteraan masyarakat dan potensi pengangguran yang berdampak luas," tambahnya.

Di sisi lain, Pemkab Beltim berupaya menurunkan proporsi belanja pegawai yang saat ini mencapai 48 persen dari anggaran daerah, jauh di atas batas ideal 30 persen. Meski demikian, pemerintah pusat memberi kelonggaran hingga 2027 untuk daerah dengan kondisi fiskal seperti Belitung Timur.

"Kami optimistis Beltim akan semakin baik secara fiskal sehingga kami bisa memenuhi hak-hak pegawai dan mengembangkan daerah dengan lebih seimbang," kata Mathur.

Diharapkannya, dengan komitmen ini, pengangkatan PPPK dapat berjalan sesuai rencana dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Belitung Timur. (s1)