Akademisi Sebut Efisiensi Anggaran Tantangan Baru Sektor Pariwisata

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang penghematan biaya dinas yang dikeluarkan Presiden RI Prabowo Subianto sebesar Rp306 triliun menimbulkan dampak signifikan bagi berbagai sektor, termasuk pariwisata. 

Kebijakan ini menekan belanja pemerintah, khususnya dalam hal perjalanan dinas, rapat dan kegiatan yang biasa diselenggarakan di hotel atau tempat wisata.

Dosen Fakultas Ekonomi UBB Devi Valeriani menilai kebijakan ini menjadi tantangan baru bagi sektor pariwisata, bahkan hampir semua sektor terdampak. Pasalnya, hubungan kerja antara pelaku usaha dengan pemerintah daerah, merupakan mitra strategis yang memiliki ketergantungan dan dapat dikatakan sebagai hubungan simbiosis mutualisme, yang saling support dan saling membutuhkan.

"Secara tidak langsung, kebijakan ini akan mengurangi kegiatan rapat atau pertemuan di hotel-hotel. Tentunya ini berdampak bagi paket meeting, kamar, kamar, transportasi, suplayer, UMKM, travel agent, termasuk rental mobil, bahkan pelaku usaha pangan pun akan terdampak dari kebijakan tersebut," ungkap Devi.

Kata dia, kondisi ini banyak disorot oleh beberapa pengamat, merupakan situasi yang bertolak belakang dengan optimisme pemerintah yang ingin memulihkan ekonomi, namun satu sisi peluang untuk mengungkit aktivitas ekonomi justru dipangkas.

Ia mengungkapkan, dampak kebijakam ini dapat berimbas pada pengurangan jam kerja karyawan hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang pada akhirnya berdampak terhadap daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan potensi deflasi di wilayah tersebut.

Menyikapi tantangan ini, pelaku usaha perhotelan di Bangka Belitung dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah menawarkan paket seminar atau pelatihan yang bisa diselenggarakan di kantor pemerintahan, menggantikan model konvensional yang selama ini dilakukan di hotel.

Selain itu, hotel berbintang yang selama ini mengandalkan kegiatan yang didanai APBN dan APBD harus mulai mengalihkan fokusnya ke pasar swasta. Promosi yang lebih agresif untuk menarik pelanggan individu atau perusahaan swasta dapat menjadi solusi jangka pendek guna mempertahankan tingkat hunian dan operasional usaha.

"Tentunya harus ada komitmen yang kuat bagi seluruh stakeholder baik pemerintah maupun swasta, pelaku usaha, industri lokal untuk menghadapi bersama dampak dari kebijakan pemangkasan anggaran. Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi yang erat diharapkan sektor pariwisata tetap mampu bertahan," ucap Devi. (t3)