Polisi Ingatkan Bahaya Bullying

TANJUNGPANDAN, BABEL NEWS - Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Belitung terus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan.

Hingga Maret 2025, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Belitung telah menangani sedikitnya 10 kasus yang melibatkan anak sebagai korban maupun pelaku.

Angka ini belum mencakup laporan yang masuk di bulan April, dan bisa saja bertambah.

Masalah ini menjadi perhatian utama dalam kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang digelar oleh Dinas DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Kamis (24/4).

Acara berlangsung di Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dan menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan.

Dalam forum tersebut, Kanit PPA Polres Belitung, Aipda Lartha Anggela, juga menyampaikan keprihatinannya atas masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya bullying.

Ia mencontohkan sebuah kasus di mana seorang anak mengalami patah tulang ekor akibat kursinya ditarik saat hendak duduk. Peristiwa yang disebut-sebut sebagai candaan itu justru berujung serius.

"Ini bukan hal sepele, bisa membahayakan, bahkan sampai menghilangkan nyawa," ujar Lartha.

Menurutnya, kekerasan terhadap anak tidak selalu berbentuk fisik.

Ada juga yang bersifat verbal, seperti ejekan atau hinaan, serta non-verbal, misalnya pengucilan di lingkungan sosial.

Ia juga mengingatkan bahwa pelaku kekerasan sering kali bukan orang asing, melainkan orang-orang di sekitar anak yakni teman, keluarga, bahkan pendidik.

Data dari tahun 2024 mencatat empat kasus persetubuhan, tiga pencabulan, empat anak yang bermasalah hukum, serta dua kasus kekerasan terhadap anak.

Sementara pada awal 2025 saja sudah tercatat dua kasus persetubuhan, tiga pencabulan, dan dua anak bermasalah hukum. 
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung, Kasimin, menggarisbawahi pentingnya kerja sama lintas sektor.

Ia menyebut bahwa penanganan kasus anak harus melibatkan semua pihak termasuk masyarakat, kepolisian, psikolog, sekolah, serta instansi pemerintah.

"Masalah anak itu kompleks, kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Harus bersinergi," ujarnya.

Dalam kegiatan ini juga disampaikan sejumlah materi yang membahas strategi pencegahan kekerasan, implementasi kebijakan perlindungan anak, dan pemenuhan hak-hak anak. (del)